Menkes Minta Dirut BPJS Kesehatan Selesaikan Iuran BPJS Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengenai beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat akhir-akhir ini.

"Saya sudah langsung kontak by email ke Pak Fahmi dan dijawab sama beliau semuanya sudah, dan kemarin sudah ketemu dan sudah jelas," kata Nila di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Ia menegaskan, persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya karena berkaitan dengan uang iuran yang telah dibayarkan oleh masyarakat untuk membuat kartu BPJS kesehatan tersebut.

"Ya diperbaiki dong, tidak ada dong kartu ini isinya palsu. Nanti kan masalah uang ini, masalah iuran, dan sebagainya. Tapi untuk masalah pengobatan, masa kalau sakit enggak diobatin," ujarnya.

Lihat juga: BPJS Palsu di Cimahi

Beberapa hari lalu, 230 warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mengaku mendapatkan kartu BPJS palsu, padahal mereka membuat kartu tersebut secara dikolektifkan oleh aparatur desa.

Saat dikonfirmasi, dilansir dari Detik.com, Kepala Desa Kertajaya Fauzy Samsul membenarkan telah memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Namun, yang mengejutkan aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak kedua yakni Rumah Peduli Duafa (RPD) dengan menarik iuran warga Rp 100 ribu/orang.

Rumah Sakit Cibabat, Cimahi juga menemukan kartu BPJS Kesehatan palsu dari seorang calon pasien. Direktur Utama RS Cibabat Trias Nugrahadi mengatakan, kartu BPJS Kesehatan palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli.

Nila melanjutkan, barcode (kode batang) di kartu BPJS palsu yang beredar tersebut tidak terdaftar, sehingga tidak dapat digunakan di rumah sakit.

"Karena kartu itu yang mengeluarkan BPJS dan dari kami yang terlindungnya itu karena kartu tidak bisa dipakai di rumah sakit, karena barcode tidak cocok, jadi dia tidak bisa dipakai," ujar

Meski demikian, Nila meyakinkan bahwa badan kesehatan tetap harus menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sakit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengimbau masyarakat untuk langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan jika ingin mendaftarkan dirinya, alih-alih melalui agen.

"Kalau mau melakukan pendaftaran ke Kepala Daerah, saya minta kepala daerah untuk langsung mendaftarkan warganya ke BPJS atau melalui agen atau orang yang menyatakan dirinya bisa memberikan kartu BPJS yang asli," kata Puan, kemarin. (rel)