Wiranto Diminta Klarifikasi soal Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto diminta mengklarifikasi soal sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyeret namanya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Honoris mengatakan dirinya meminta agar Wiranto dapat memberikan klarifikasi terkait dengan pelbagai tudingan pelanggaran HAM. Klarifikasi tersebut, katanya, diperlukan agar masyarakat tidak lagi menduga-duga persoalan yang dituduhkan kepada Wiranto.

"Sudah hampir 20 tahun namanya disebut terlibat. Saya sarankan untuk segera klarifikasi jika memang dia (Wiranto) tidak terlibat," Kata Charles kepada CNNIndonesia.com di gedung kampus Paramadina, Jakarta, Kamis (28/7).

Lihat juga: Wiranto: Penyelesaian Kasus HAM Tak Boleh Rugikan Negara

Diketahui, PBB menyatakan Wiranto didakwa terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pada 1999. Namun, karir politiknya berlanjut ketika dia akhirnya membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang  mendukung Presiden Joko Widodo pada 2014. Kasus dugaan pelanggaran HAM lainnya adalah peristiwa 1998, di mana ada penculikan dan penembakan mahasiswa.

Walaupun demikian, Charles menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan Wiranto untuk menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Dia menilai, dalam memilih jajaran menteri di kabinetnya, Presiden Jokowi memang memiliki pertimbangan tersendiri.

Wakil Direktur Amnesty International Asia Tenggara dan Pasifik Josef Benedict menyatakan Presiden Joko Widodo justru menjadikan orang yang pernah didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan menjadi pejabat paling kuat di sektor keamanan. Dia menuturkan setelah perintah eksekusi mati, Presiden justru menyerahkan kendali aparat keamanan kepada Wiranto, yang didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan oleh PBB.

“Ini menambah nista terhadap luka,” kata Benedict.

(asa)