Mendikbud Tak Tutup Sekolah Yang Diduga Terkait Teroris Gulen

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Jumat, 29/07/2016 18:21 WIB
Mendikbud Tak Tutup Sekolah Yang Diduga Terkait Teroris Gulen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjamin pemerintah tak akan menutup sembilan sekolah yang disebut oleh Kedubes Turki berafiliasi dengan organisasi teroris Fethullah Gulen. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjamin bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menutup sembilan lembaga pendidikan Indonesia yang disebut Kedutaan Besar Turki berafiliasi dengan organisasi teroris Fethullah Gulen (FETO).

Muhadjir memastikan kesembilan lembaga pendidikan tersebut tak terkait dengan organisasi teroris apapun.

Menurutnya, kesembilan sekolah tersebut bahkan telah lama memutus kemitraannya dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD), yayasan nirlaba Turki yang memiliki perhatian terhadap pendidikan di Indonesia dan diduga turut dikelola oleh jaringan Hizmet binaan Gulen.


"Kami jamin kesembilan lembaga tersebut aman, tidak akan ditutup. Bukti legal sudah jelas bahwa mereka sudah tidak bermitra lagi dengan PASIAD," ujar Muhadjir kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (29/7).

Muhadjir menyatakan, kesembilan lembaga pendidikan tersebut memang pernah menjalin kemitraan pendidikan dengan yayasan PASIAD. Namun, tutur Muhadjir, kesepakatan kemitraan tersebut telah diputus berdasarkan surat keputusan Direktorat Organisasi Internasional Non-Pemerintah Kementerian Luar Negeri No 21684/Tahun 2015.

Dengan SK tersebut, tutur Muhadjir, yayasan PASIAD sudah tidak boleh berdiri lagi di Indonesia. Untuk itu, Muhadjir memastikan lembaga pendidikan di Indonesia sudah tidak ada lagi yang menjalin mitra dengan yayasan PASIAD.

"Adapun kami beri toleransi pada lembaga pendidikan Indonesia yang masih menjalin mitra dengan PASIAD untuk diakhiri hingga November tahun ini. Termasuk tenaga pengajar PASIAD, harus sudah tinggalkan Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menyatakan, penutupan sekolah itu merupakan kewenangan sepihak dari pemerintah Indonesia.

Pun begitu, Muhadjir menyatakan tetap akan melakukan cross check dan meminta konfirmasi secara bilateral kepada pemerintah Turki terkait permintaan Kedubes Turki seputar penutupan sembilan sekolah di Indonesia ini.

"Menutup sekolahan di Indonesia itu kan hak pemerintah. Tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur. Tapi tetap kami akan melakukan cross check kepada pemerintah Turki," katanya.

Seperti yang diketahui, ada sembilan nama sekolah di Indonesia yang disebut Kedubes Turki memiliki keterkaitan dengan FETO. Kesembilan sekolah tersebut memang pernah memiliki mitra atau hubungan kerjasama dengan yayasan PASIAD.

Sembilan sekolah tersebut antara lain Pribadi Bilingual Boarding School, Depok; Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung; Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan; Semesta Bilingual Boarding School, Semarang; Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta; Sragen Bilingual Boarding School, Sragen; Fatih Boy's School, Aceh; Fatih Girl's School, Aceh; dan Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.

Yayasan PASIAD sendiri merupakan lembaga nirlaba berkantor pusat di Istanbul, Turki, yang memiliki fokus kerjasama pendidikan dan budaya Turki dengan negara-negara di Asia. PASIAD disinyalir turut dikelola oleh jaringan Hizmet binaan Gulen.

Untuk diketahui, pemerintah Turki semenjak tiga tahun lalu telah menyatakan jaringan Hizmet dan semua anak organisasi dibawahnya merupakan jaringan teroris.

Dekrit Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan pada 23 Juli lalu berisi perintah untuk menutup sekitar 1043 sekolah swasta, 1229 yayasan, serta 15 univeristas di Turki yang turut didanai oleh Gerakan Gulen.

Seperti yang diketahui, Fethullah Gulen, menurut persepsi pemerintah Erdogan, merupakan dalang utama dari peristiwa kudeta militer di Turki pada 15 Juli lalu.

Karena itu, Kedutaan Besar Turki di Indonesia mengeluarkan rilis media tertanggal 28 Juli 2016 terkait kekhawatiran negaranya atas pergerakan organisasi Gulen di negara-negara lain, tak terkecuali di Indonesia.

Dalam rilisnya, Duta Besar Turki untuk Indonesia H.E Mehmet Kadri Sander Gürbüz menyatakan, pemerintah Turki sedang berada dalam tahap darurat atau emergency state. Guna memulihkan kondisi internal Turki, dalam rilisnya Mehmet menyatakan, pemerintah Turki akan melakukan setiap langkah yang diperlukan guna memastikan negaranya aman dari ancaman organisasi FETO tersebut.

Salah satu langkahnya yakni menekan dan menutup seluruh organisasi yang terkait FETO, termasuk sekolah-sekolah yang dianggap berkaitan dan berafiliasi dengan FETO.

Dalam rilisnya, pemerintah Turki berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan penutupan terhadap sembilan lembaga yang disinyalir terkait dengan FETO tersebut sama seperti yang telah dilakukan beberapa negara lainnya seperti Yordania, Azerbaijan, Somalia dan Niger.

"Sebagai partner strategis, kami berharap dan mengandalkan dukungan dari Indonesia dalam perang melawan FETO sebagai organisasi teroris," seperti yang dikutip dari laman resmi Kedutaan Turki untuk Indonesia.

Selain itu, pemerintah Turki juga mengklaim telah mendapat informasi dari Kementerian Agama Indonesia terkait aktivitas gulen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Mehmet menyatakan, Kementerian Agama sudah mengirim surat untuk meminta kegiatannya ditutup. (rel/rel)




ARTIKEL TERKAIT