Tak Ingin Cuti Saat Kampanye, Ahok Uji Materi UU Pilkada
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Selasa, 02 Agu 2016 15:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan uji materi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Ahok yang akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, menolak untuk cuti seperti yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut.
Soal cuti ini diatur dalam pasal 70 yang menyebutkan bahwa petahana yang mencalonkan diri kembali, diwajibkan cuti di luar tanggungan negara. Cuti diambil selama masa kampanye yaitu tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga tiga hari menjelang pemungutan suara
Untuk Pilkada serentak tahun 2017, masa kampanye yang berlangsung pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
"Hari ini saya sudah tanda tangan, saya mau masukkan ke MK," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/8).
Pengajuan peninjauan kembali ini, menurut Ahok, bukan untuk menghilangkan pasal tersebut melainkan untuk meminta persetujuan MK mengizinkannya untuk tidak mengambil cuti saat kampanye.
"Boleh enggak boleh mesti tanya sama MK," kata Ahok.
Ahok tak ingin cuti lantaran masa kampanye tersebut bertepatan dengan penyusunan anggaran. Menurut Ahok, peraturan wajib cuti itu tak bisa dipaksakan bagi kepala daerah yang lebih mementingkan penyusunan anggaran. Ahok juga menganggap masa jabatannya juga belum berakhir.
Ahok menilai, anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp70 triliun itu, berbahaya jika ditinggal oleh dirinya. Ahok enggan mempercayakan anggaran tersebut hanya diurus oleh DPRD DKI Jakarta, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Wakil Gubernur, atau pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang bakal menggantikan posisinya saat cuti.
"Kalau saya cuti saya enggak bisa pelototin anggaran. Dipelototin saja masih main. Saya putuskan, saya enggak mau kampanye, masak saya harus dipaksa cuti," katanya.
Ahok saat ini berstatus sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Tiga kekuatan politik yakni Partai Hanura, NasDem, dan Golkar sudah memastikan diri bakal mengusung Ahok mempertahankan kursi DKI 1. Ahok kini tengah mencari pasangan yang bakal mendampinginya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. (sur)
Soal cuti ini diatur dalam pasal 70 yang menyebutkan bahwa petahana yang mencalonkan diri kembali, diwajibkan cuti di luar tanggungan negara. Cuti diambil selama masa kampanye yaitu tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga tiga hari menjelang pemungutan suara
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengajuan peninjauan kembali ini, menurut Ahok, bukan untuk menghilangkan pasal tersebut melainkan untuk meminta persetujuan MK mengizinkannya untuk tidak mengambil cuti saat kampanye.
Ahok tak ingin cuti lantaran masa kampanye tersebut bertepatan dengan penyusunan anggaran. Menurut Ahok, peraturan wajib cuti itu tak bisa dipaksakan bagi kepala daerah yang lebih mementingkan penyusunan anggaran. Ahok juga menganggap masa jabatannya juga belum berakhir.
Ahok menilai, anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp70 triliun itu, berbahaya jika ditinggal oleh dirinya. Ahok enggan mempercayakan anggaran tersebut hanya diurus oleh DPRD DKI Jakarta, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Wakil Gubernur, atau pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang bakal menggantikan posisinya saat cuti.
"Kalau saya cuti saya enggak bisa pelototin anggaran. Dipelototin saja masih main. Saya putuskan, saya enggak mau kampanye, masak saya harus dipaksa cuti," katanya.
Ahok saat ini berstatus sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Tiga kekuatan politik yakni Partai Hanura, NasDem, dan Golkar sudah memastikan diri bakal mengusung Ahok mempertahankan kursi DKI 1. Ahok kini tengah mencari pasangan yang bakal mendampinginya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK