Sambangi Kantor Luhut, Koalisi Nelayan Desak Setop Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Selamat Teluk Jakarta (KSTJ) menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, untuk meminta kepastian penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebanyak lima orang perwakilan koalisi dan dua orang pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, diterima perwakilan Kemko Kemaritiman.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dipimpin Deputi Kemko Kemaritiman Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Kemaritiman Safri Burhanudin.

Aksi warga menuntut Menko Maritim Luhut Pandjaitan untuk menghentikan proses reklamasi di Teluk Jakarta, karena merugikan kehidupan nelayan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Pertemuan tadi mengusulkan supaya Pak Luhut bisa melanjutkan apa yang sudah diputuskan Rizal Ramli (Menko Maritim sebelumnya)," kata perwakilan koalisi, Syarifudin Baso setelah pertemuan di kantor Kemko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (4/8).

Syarifudin berkata, dampak reklamasi sangat menyengsarakan nelayan. Sebab, reklamasi disebut akan merusak lingkungan, membuat laut menjadi dangkal, yang berujung hilangnya ikan di sekitar Teluk Jakarta.

"Nelayan butuh laut, bukan butuh pulau. Ibarat petani, laut itu lahan garapan nelayan," kata Syarifudin.

Kekhawatiran nelayan itu bukan tanpa sebab. Kuasa hukum nelayan dari LBH Jakarta Nelson Simamora berkata, Luhut diklaim pernah menyebut kebijakan penghentian reklamasi agar tidak merugikan investor.

Padahal, kala itu ujar Nelson, Luhut baru sehari menjabat sebagai Menko Maritim usai menggantikan Rizal Ramli. "Baru sehari diganti, Pak Luhut sudah bilang investor jangan sampai dirugikan," ucapnya.

Nelson menambahkan, hingga kini pihaknya terus melakukan pendampingan kepada nelayan, untuk mendapat kepastian penghentian reklamasi.

Luhut sebelumnya telah bertekad menyelesaikan masalah bidang kemaritiman di Indonesia secara tegas. Reklamasi di pesisir utara Jakarta masuk dalam daftar persoalan yang akan ditanganinya.

Warga Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke dalam aksinya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Iya harus tegas. Hidup saya begitu. Iya dan tidak. Tidak ada grey area," ujar Luhut Jumat pekan lalu.

Luhut menuturkan, ia akan membedah permasalahan reklamasi Jakarta dengan mengurutkan rangkaian peristiwa yang mengiringi kasus itu. Ia berkata, ketegasannya menyelesaikan reklamasi itu akan berdampak pada posisi tawar pemerintah. "Saya harus mencari solusi-solusi yang tidak merusak kredibilitas pemerintah," kata dia.

Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terdiri dari pembangunan 17 pulau. Komite Gabungan yang bertugas mengkaji ulang pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta menemukan beberapa pelanggaran berat dalam pembangunan Pulau G. Salah satunya, proyek itu mengganggu proyek vital dan strategis.

Atas temuan itu, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi Pulau G pada 30 Juni. Pembangunan Pulau C dan D tetap dilanjutkan, sementara 14 pulau lainnya masih akan dihentikan sementara. (obs)