Namun, kata Mulyono, kesiapan prajuritnya masih menunggu perintah dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab masalah pembebasan sandera melalui operasi militer adalah kewenangan Panglima TNI.
"Saya sudah menyiapkan pasukan itu manakala TNI diperintahkan untuk turun ke sana (Filipina). Pasukan saya sudah siap dan siaga, tinggal go," kata Mulyono di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (10/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Pangkostrad itu mengatakan, TNI membagi peran antara tugas pembinaan dan operasional. Mulyono sebagai pemimpin matra TNI Angkatan Darat bertanggung jawab atas pembinaan para prajuritnya. Sementara urusan operasional seperti operasi militer menjadi kewenangan Panglima TNI.
Menurut dia, masalah penyanderaan dilatari beragam konteks, bukan hanya urusan militer. Namun TNI tetap berupaya mengantisipasi agar masalah penyanderaan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Sebelumnya, Gatot mengatakan upaya pembebasan sandera melalui operasi militer hampir tak mungkin dilakukan. Apapun TNI siap menggelar operasi militer jika mendapat izin pemerintah Filipina.
Sementara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, mungkin saja operasi militer dilakukan jika keadaan genting. Namun pemerintah RI masih mengupayakan cara lain untuk menghindari korban jiwa sebagai risiko jika operasi militer digelar.
Hingga kini sepuluh WNI masih disandera di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. Tujuh di antaranya merupakan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan Robby 152. Mereka disandera di Laut Sulu, Filipina Selatan, saat sedang berlayar membawa batu bara dari Tagoloan Cagayan, Mindanao, menuju Samarinda. Sementara tiga WNI lainnya disandera pada waktu berbeda, 9 Juli. (agk)