'Pemerintah Tak Serius Tangani Kasus Vaksin Palsu'

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen dan Kesehatan Indonesia (YPKKI), dokter Marius Widjajarta menyatakan adanya ketidakseriusan dari pemerintah terkait penanganan kasus vaksin palsu.

Hampir satu bulan sejak kepolisian mengumumkan nama rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu, belum ada informasi jelas terkait alur peredaran vaksin tersebut. Tim satuan petugas (satgas) yang dibentuk pemerintah untuk menangani vaksin palsu juga dinilai lamban dan tak transparan.

"Ada dugaan pemerintah tidak serius. Ini masyarakat mau diapakan, jangan dibuat bingung dengan bilang vaksin palsu tidak apa-apa. Sudah dibentuk satgas tapi orangnya itu-itu lagi," ujar Marius saat memberikan keterangan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (13/8).

Menurutnya, tak ada penyelesaian yang jelas dari satgas yang terdiri atas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan sejumlah asosiasi rumah sakit serta dokter ini.

Dia juga menyayangkan penanganan vaksin palsu yang tak menyentuh hingga bagian hulu. Mestinya, kata Marius, satgas ini juga menelusuri rantai kejahatan bisnis vaksin palsu yang diduga sudah dimulai sejak jalur suplai, distribusi, pedagang besar farmasi, hingga sampai di tangan dokter maupun suster rumah sakit.

Lebih lanjut, Marius mengakui telah menemukan adanya kasus vaksin palsu ini sejak tahun 2014. Saat itu Marius mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya vaksin palsu jenis BCG milik Kemenkes. Dia langsung melaporkan ke BPOM beserta bukti foto vaksin palsu tersebut. Namun laporannya itu tak ditindaklanjuti.

Marius juga mengaku pernah melaporkan soal kekosongan obat dan larutan infus dasar pada Kemenkes. Laporan kekosongan ini dia dapatkan dari dokter yang bertugas di sejumlah rumah sakit daerah.

"Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Harusnya kan buru-buru cari kenapa bisa kosong," katanya.

Bahkan sampai saat ini, pihak Kemenkes dan BPOM belum juga mengakui kelalaiannya atas beredarnya vaksin palsu tersebut.

"Tim satgas harus mampu menyelesaikan kasus dari hulu hingga ke hilir, transparan, dan komprehensif agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi," tutur Marius. (rel)