DPR: Pemilihan Arcandra sebagai Menteri ESDM Patut Dicurigai

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI, Nasir Djamil menyayangkan kecolongan pemerintah dalam kasus Archandra  Tahar yang ternyata memiliki paspor Amerika.

"Kasus Archandra ini menunjukkan kinerja administrasi pemerintahan Jokowi sangat buruk. Sangat disayangkan lembaga Kepresidenan bisa memuluskan orang yang secara hukum kewarganegaraan kita, yakni UU No. 12 Tahun 2006, otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor negara lain." kata Nasir dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi Berhentikan Menteri ESDM Soal Arcandra, Peran Setneg di Seleksi Calon Menteri Disorot Keputusan Jokowi Dinilai Jadi Sentimen Baik Sektor Energi Berhentikan Arcandra, Presiden Lepas dari Beban Politik

Nasir mengatakan, dengan mempunyai paspor ganda, maka status Archandra otomatis bukan WNI, dengan demikian pemecatan terhadap Archandra juga tidak tepat, mengingat Archandra sudah  batal demi hukum ketika diangkat menjadi Menteri, alias harus dianggap tidak pernah ada (kosong).

Kementerian ESDM ini sangat strategis, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dan menjadi incaran banyak negara asing. Karena itu, terpilihnya Archandra menjadi Menteri ESDM yang ternyata memegang paspor ganda patut untuk dicurigai.

"Saya mendorong dan mengajak rekan-rekan di DPR untuk mempergunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi", tegas Nasir Djamil.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang, kebijakannya memilih dan mengangkat Archandra menjadi Menteri ESDM. " no free lunch", ujarnya

"Interpelasi secara konstitusional sah dilakukan untuk menanyakan kebijakan strategis yang menyangkut orang banyak yang diambil Presiden. Dan Kementerian ESDM itu adalah kementerian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sangat tepat jika DPR mempergunakan hak tersebut."

"Jangan sampai negara ini digadaikan kepada asing, karena menterinya ternyata orang asing. Jangan sampai investasi asing masuk ke Indonesia sebagai bentuk penjajahan baru diatas bumi Indonesia. Semoga interpelasi dapat bergulir sebagai evaluasi dan checks and balances terhadap kekuasaan Presiden Jokowi" pungkas Nasir Djamil. (den)