Pemerintah Diminta Jelaskan Kebijakan Arcandra soal Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Pascapemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral, pemerintah diminta memberikan penjelasan terkait kebijakan yang diambilnya selama menjabat. Salah satunya soal pemberian rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia oleh pekan lalu.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati mengatakan, klarifikasi harus diberikan karena kebijakan tersebut kontroversial.

Pilihan Redaksi Menkumham Akan Klarifikasi Soal Pemberhentian Arcandra Nasdem Tak Permasalahkan Politisi Jabat Menteri ESDM Presiden Jokowi Berhentikan Menteri ESDM WNI di Luar Negeri Kecam Kewarganegaraan Ganda Pejabat Publik

"Sebagian masyarakat memiliki kecurigaan bahwa ada praktik rent-seeking selama 20 hari periode Arcandra menjabat dengan keluarnya kebijakan itu," kata kata Mada kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/8).

Menurutnya, jangan sampai terbentuk opini bahwa Arcandra memang 'ditugasi' oleh Pemerinah untuk memuluskan kebijakan tersebut.

Pendapat serupa juga disampaikan Ketua Umum Sekretariat Bersama Rakyat Mixilmina Munir. Menurutnya, Pemerintah harus memeriksa dan memastikan Arcandra tidak menjadi kepanjangan tangan asing selama menjadi Menteri ESDM sejak 27 Juli.

"Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika Arcandra dalam 20 hari ini banyak mengambil informasi dan rahasia negara terkait ESDM, kemudian ia balik ke Amerika dengan membawa kepentingannya," kata Mixilmina.

Pekan lalu, Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot berkata, ‎rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport diperpanjang hingga 11 Januari 2017, setelah izin tersebut habis 8 Agustus lalu.

Posisi Strategis

Pemerintah juga diimbau berhati-hati dalam menentukan Menteri ESDM baru nantinya. Menurut Mada, pemilihan Menteri ESDM bukan hal mudah karena strategisnya jabatan tersebut.

"Posisi ini sangat strategis karena terkait dengan politik patronase, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok dalam memanfaatkan akses kekuasaan negara di bidang SDA," katanya.

Mada mengatakan, jika Menteri ESDM baru adalah politisi, dicurigai posisi tersebut akan menjadi sapi perah untuk mendanai kebutuhan partai politik sang pejabat. Sementara jika diberikan pada tokoh profesional, ada kecurigaan posisi itu akan menjadi tempat rent-seeking.

Arcandra diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo setelah muncul kabar jika ia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat. Arcandra telah memiliki paspor AS dan menjadi warga negara itu sejak Maret 2012 dalam proses naturalisasi serta telah mengambil sumpah setia pada AS.

Status WNI Arcandra pun terancam dicopot. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride).

Kini posisi Menteri ESDM sementara dijabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas. (sur)