Antara Gloria dan Arcandra, Serupa Tapi Tak Sama

Jakarta, CNN Indonesia -- Persoalan dwikewarganegaraan mencuat ke permukaan publik setelah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dikabarkan memiliki paspor Amerika sejak 2012. Setelah tiga hari menjadi bahan perbincangan publik, Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra dengan hormat dari jabatannya, Senin (15/8).

Di hari pemecatan Arcandra, Jokowi mengukuhkan 67 dari 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gloria Natapraja Hamel, satu-satunya calon Paskibraka yang gugur karena didera masalah status kewarganegaraan yakni kepemilikan paspor Perancis.

Gloria yang lahir dari orang tua campuran Perancis-Indonesia pada 1 Januari 2000, batal sebagai Paskibraka karena dinyatakan sebagai warga negara asing.

Lihat juga: Kasus Arcandra, Politikus PKS Galang Interpelasi untuk Jokowi

Masalah dwikewarganegaraan yang dialami Arcandra dan Gloria, dalam waktu berdekatan adalah serupa tapi tak sama.

Status Arcandra dipersoalkan lantaran dia memiliki dua kewarganegaraan, berbekal paspor Indonesia dan Amerika Serikat. Paspor itu beberapa kali digunakan saat Arcandra melakukan perjalanan ke Indonesia.

Status kewarganegaraan Arcandra dihembuskan pertama kali sejak Sabtu, 13 Agustus lalu lewat pesan berantai yang kemudian menjadi viral. Arcandra dikabarkan menjalankan proses naturalisasi pada Maret 2012 dan mengambil sumpah setia pada negeri Paman Sam.

Informasi ditanggapi beberapa pakar hukum berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam UU itu, aturan kewarganegaraan diatur terang benderang dalam pasal 23.

Pasal 23 huruf f menyebutkan, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Selanjutnya dalam pasal 23 huruf h disebutkan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing.

Berdasarkan aturan dua poin ini, status Arcandra begitu jelas. Dia dinyatakan otomatis gugur karena berstatus WN Amerika Serikat.

Lihat juga: Affidavit, Dokumen WN Ganda 'Penyelamat' Cinta Laura

“Bagi seorang profesional dan telah lama bermukim di negara yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, sudah seharusnya Arcandra menjawab dua pertanyaan di atas secara lugas,” tutur Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Hal serupa menimpa Gloria. Namun, berbeda dengan Arcandra, banyak pihak berpendapat status WNI Gloria masih bisa diperjuangkan. Asumsinya Gloria belum berusia 18 tahun dan belum kawin sehingga tetap diakui sebagai WNI meski memiliki ayah WNA.

Namun, asumsi dwikewarganegaraan ini ditepis pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, dia memperkuat keputusan tim seleksi Paskibraka. Menurut Yusril syarat seorang anak yang memiliki ayah WNA dan belum berusia 18 tahun dapat diakui sebagai WNI apabila berusia 5 tahun ketika UU Kewarganegaraan itu berlaku.

Yusril mengutip pada pasal 5 ayat 2 UU itu yang berbunyi: Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Jika merujuk pada penerbitan UU yang dikeluarkan 2006, maka Gloria ketika itu sudah menginjak umur 6 tahun.

"Praktis anak ini (Gloria) tidak berlaku UU Kewarganegaraan yang memungkinkan punya dwikewarganegaraan sampai umur 18 tahun," kata Yusril.

Gloria dalam surat pernyataannya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan tak memilih Perancis sebagai kewarganegaraannya.

“Saya tidak pernah memilih kewarganegaraan Perancis, karena darah dan nafas saya untuk Indonesia tercinta,” kata Gloria dalam surat yang ditandatanganinyanya di atas materai dan disetujui oleh ibunya, Ira Natapradja.

Lihat juga: Kewarganegaraan Ganda, Nasionalisme, dan Kompleks Inferior

Surat yang ditulis Gloria di Cibubur pada 13 Agustus 2016 merupakan pilihan sikapnya. Namun, persoalan kewarganegaraan bukanlah sekedar pernyataan, harus mengikuti persyaratan aturan hukum yang berlaku. (yul)