Puluhan Akademisi dan Aktivis Desak PDIP Tak Dukung Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Para akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Forum Kampung Kota, melalui surat terbuka mendesak PDI Perjuangan untuk tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Kami meyakini tak ada basis moral dan ideologi yang bisa dijadikan dasar bagi PDI Perjuangan untuk mendukung pencalonannya (Ahok). Demokrasi, keadilan, dan keberpihakan pada kaum marhaen adalah ideologi PDI Perjuangan yang tidak dapat ditemukan pada kandidat ini," demikian penggalan pernyataan dalam surat terbuka itu.

Surat dari Forum Kampung Kota itu ditandatangani oleh sejumlah akademisi seperti sejarawan JJ Rizal, sosiolog Tamrin Amal Tamogola, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, dan Pekerja Kemanusiaan Sandyawan Sumardi.

Total terdapat 40 aktivis dan akademisi yang menandatangani surat tersebut. Sekjen KPA Iwan Nurdin membenarkan ikut menandatangani surat tersebut.

"Benar, saya tergabung dalam Forum Kampung Kota dan ikut menandatanganinya," kata Iwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat malam (19/8).

Baca juga: Ahok Tak Khawatir Sandiaga Uno Bertemu Sylviana Murni

Alasan utama penolakan terhadap Ahok didasari oleh sejumlah kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Forum Kampung Kota menilai Ahok kerap mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat miskin.

Indikasinya adalah peningkatan ketimpangan kemiskinan seperti tercermin dalam rilis dari Badan Pusat Statistik mengenai rasio gini atau indeks ketimpangan ekonomi DKI Jakarta.

Data BPS menyebut rasio gini DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015. Data BPS juga menunjukkan bahwa dari September 2015 ke Maret 2016 jumlah orang miskin bertambah menjadi 5.630 orang.

Hal lain yang disorot adalah meningkatnya penggusuran terhadap rumah-rumah warga miskin serta penggunaan instrumen kekerasan dalam proses penggusuran.

Penggusuran paksa terhadap warga miskin dilakukan menggunakan instrumen kekerasan dan melibatkan tentara. Dari 113 kasus penggusuran, 65 kali TNI terlibat dalam penggusuran tersebut.

"Kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta terus menjauh dari nilai-nilai keadilan bagi warga miskin di ibu kota," bunyi surat tersebut.

Baca juga: Ahok Disebut Cetak Sejarah Penggusuran Paling Brutal

(wis/agk)