Ahok Tantang Provokator Usung Lawan untuknya di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta orang yang tidak suka dirinya memimpin DKI Jakarta untuk mengirimkan lawan dalam Pilkada. Ia menuding, selama ini ada provokator yang menghasut agar warga ibu kota menolaknya datang ke wilayah tertentu.

Terakhir, Ahok mengaku mendapat laporan bahwa ia ditolak datang untuk meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anah di Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur hari ini (23/8).

Pilihan Redaksi Suara Terpecah soal Ahok, PDIP Dianggap Merugi Gerindra Tak Persoalkan PDIP Keluar Koalisi Asal Lawan Ahok Sandiaga Uno Tak Khawatir Bersaing dengan Ahok Sandiaga Uno Klaim Imbangi Elektabilitas Ahok

Sebagai pejabat, Ahok menyatakan dirinya tak takut oleh penolakan warga itu. Penolakan tersebut dinilainya merupakan bentuk perlawanan terhadap konsitutisi.

"Kalau enggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon (untuk) melawan saya 15 Februari 2017 (Pilkada). Itu baru namanya beradab," kata Ahok usai peresmian Rusun Cipinang Besar Selatan.

Ancaman agar tidak datang menghadiri acara ini menurut Ahok adalah yang keempat. Sebelumnya, Ahok juga dilarang warga datang ke Penjaringan untuk peresmian RPTRA. Kabar penolakan juga datang dari Koja, Jakarta Utara untuk acara serupa.

Untuk penolakan di Cipinang ini, Ahok mengaku mendapat kabar di Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana. Namun sama seperti penolakan sebelumnya, Ahok menyatakan dirinya tak gentar dan memilih tetap datang.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, di lokasi RPTRA tak terlihat tanda-tanda terjadinya penolakan warga. Petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja terlihat bersiaga di lokasi sekitar RPTRA. Petugas gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan terdiri dari 400 personel termasuk petugas dari unsur TNI.

Ahok menargetkan akan membangun RPTRA di setiap RW. Ruang publik itu diharapkan bisa menjadi sarana interaksi untuk warga. Untuk membangun RPTRA itu, Ahok menggandeng pihak swasta agar menggelontorkan dana tanggung jawab sosialnya untuk membangun fasilitas publik itu. (sur)