Mendagri Minta Plt Irjen Awasi Kinerja Kemdagri dan Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sri Wahyuningsih menjadi pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menggantikan Tarmizi Abdul Karim yang mengajukan pensiun dini karena maju menjadi calon gubernur Provinsi Aceh di Pilkada 2017.

Saat melantik Sri di Kantor Inspektorat Jenderal Kemdagri Jakarta, Rabu (31/8) sore, Tjahjo berpesan agar lembaga tersebut berperan aktif mengawasi kinerja Kemdagri dan pemerintah daerah. Menurutnya, Irjen sebagai bagian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mengejar target untuk memiliki tingkat kapabilitas di tingkat yang diinginkan pada 2019.

"Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) APIP dituntut punya kapabilitas di level tiga. Saat ini APIP masih di level satu. APIP harus mampu mendeteksi adanya penyimpangan untuk meningkatkan pengawasan obyektif dan mampu menilai resiko tata kelola," ujar Tjahjo.

Irjen diingatkan untuk dapat menjaga aset-aset milik Kemdagri yang saat ini masih dikuasai pihak lain. Selain itu, lembaga tersebut diharap dapat mengawal pengelolaan keuangan Kemdagri agar tetap mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tiap tahunnya dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Irjen Kemdagri juga diminta aktif mencegah terjadinya penyimpangan keuangan daerah, terutama dalam aspek belanja modal, perencanaan program, dan konsultasi.

"APIP dituntut terus melakukan kerjasama dengan para penegak hukum sebagai tindak lanjut dari undang-undang Pemerintah Daerah. APIP harus melakukan review dokumen tahunan untuk menghindari inkonsistensi perencanaan dan penganggaran di masing-masing daerah," katanya.

Sri merupakan istri bekas Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto. Ia resmi menjadi plt Irjen Kemdagri sejak hari ini hingga Tjahjo menunjuk Irjen baru nantinya.

Sri menggantikan Tarmizi setelah pria kelahiran Aceh itu mendeklarasikan diri akan maju dalam Pilkada 2017 untuk memperebutkan kursi Gubernur Aceh. Sebelumnya, Tarmizi sempat menjadi Pejabat Gubernur Kalimantan Timur pada 2008, Pejabat Gubernur Aceh pada 2012, dan Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan pada 2015. (obs)