Cek Lahan di Riau, Kepala BRG Diusir Petugas Mengaku Kopassus

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Restorasi Gambut (BRG) menegaskan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak kooperatif terhadap pemerintah setelah lembaga itu dilarang masuk saat melakukan inspeksi mendadak di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Senin.

Kepala BRG Nazir Foead mengatakan pihaknya melakukan sidak di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan kegiatan anak usaha dari perusahaan kertas yang membuka lahan gambut dengan membangun sejumlah kanal. Perusahaan kertas yang dimaksud adalah PT RAPP, dimiliki taipan Soekanto Tanoto.

Baca juga: KLHK Kumpulkan Bukti Jerat Penyandera di Lahan PT APSL

Dalam video resmi BRG terlihat petugas keamanan yang berada di lokasi melarang Nazir dan tim untuk mengecek secara langsung lokasi tersebut. Dia mengatakan bahwa perusahaan belum memberikan izin sehingga dirinya melarang BRG memasuki areal itu.

Petugas itu sendiri memakai baju hitam bertuliskan ‘Keluarga Besar Komando Pasukan Khusus’ atau Kopassus. Dia menegaskan Nazir dan tim BRG lainnya tak bisa masuk.

“Perintah kami sudah seperti itu. Ya enggak bisa, enggak bisa pak,” kata dia kepada tim BRG dalam video tersebut.

“Bapak dari Kopassus ya?” kata salah satu tim BRG.

“Iya Pak,” kata dia, “..Grup III Kopassus, saya Pak.”

Pilihan Redaksi TNI Bantu Pemadaman Api di Wilayah Kampar, Riau KLHK: APSL Bakar Lahan 2.000 Hektare di Riau Membakar Hutan, KLHK Pastikan Hukum PT APSL

Nazir mengatakan pihaknya sudah melaporkan hasil sidak tersebut ke Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia pun menegaskan bahwa RAPP tidak kooperatif ketika sidak dilakukan oleh badan tersebut.

“Perusahaan RAPP tidak kooperatif dengan Pemerintah Indonesia, itu hasil kesimpulan dari kunjungan,” kata Nazir.

Dia mengatakan pihaknya meminta tim penegakan hukum KLHK untuk menangani hal tersebut karena diduga kuat perusahaan melakukan pelanggaran hukum. BRG menyatakan perbaikan lahan gambut adalah salah satu upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Kanalisasi gambut justru membuat lahan gambut menjadi kering sehingga rentan terbakar.

[Gambas:Youtube]

Perusahaan Membantah

Djarot Handoko, Corporate Communication Manager RAPP, mengatakan pihaknya menyesalkan kejadian itu karena kurang koordinasi dalam persoalan tersebut. Dia juga mengatakan pihak perusahaan pun sudah melakukan pertemuan dengan BRG beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dia juga membantah perusahaan melibatkan Kopassus dalam pengamanan areal perusahaan. Djarot menuturkan petugas yang dimaksud di lapangan itu hanya pernah mengikuti pelatihan bela negara yang digelar Kopassus beberapa waktu lalu.

“Dia bukan anggota Kopassus, tapi hanya ikut pelatihan bela negara,” katanya.

Pihak perusahaan, sambung Djarot, juga sudah menindak tegas petugas di lapangan dan kini tengah melakukan peninjauan kembali soal prosedur keamanan di lapangan.

CNNIndonesia.com juga berupaya mengkonfirmasi status orang-orang yang mengaku sebagai tentara itu kepada Kepala Penerangan Koppasus Letnan Kolonel Joko Tri Hadimantoyo. Namun, Joko belum membalas telepon dan pesan singkat itu.

Baca juga: Usir Kepala BRG, Riau Andalan Pulp Disebut Langgar Hukum

(asa)