Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan pihaknya hingga kini belum mendapat data dari PPATK terkait temuan tersebut. Sehingga, ia belum mengetahui dugaan penggunaan aliran dana itu.
"Kami belum dapat verifikasi. Deputi kerjasama BNPT sudah koordinasi dengan PPATK dan Polri, nanti kami verifikasi," kata Suhardi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rapat pertemuan di Bali memang ada aliran dana, tapi kami harus verifikasi lagi," ujarnya.
"Dia (Australia) hadapi kendala yang sama juga. Dia juga ingin belajar pada kita," ujarnya.
Pekan lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengungkap negara-negara yang diduga menjadi asal sumber pendanaan jaringan terorisme di Indonesia. Di kawasan Asia, terdapat Australia, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand.
Sementara dari negara timur tengah, tercatat sumber pendanaan yang masuk ke Indonesia di antaranya berasal dari Irak, Lebanon, dan Turki.
Dari data PPATK, Australia menduduki peringkat pertama yang menjadi penyumbang dana terbesar untuk jaringan teroris dan foreign terorism fighter yang ada di Indonesia dengan jumlah mencapai Rp88,5 miliar.
Jumlah tersebut berasal dari 97 kali transaksi melalui berbagai cara, baik perseorangan maupun kelompok. Untuk perseorangan, salah satu caranya adalah dengan menyewa orang.
Selain itu, kata Yusuf, cara menikahi wanita warga negara Indonesia untuk diminta membuka rekening khusus guna menerima alokasi dana dugaan terorisme.
Adapun instrumen yang digunakan, kata Yusuf, biasanya menggunakan bitcoin atau paypal yang merupakan sistem pembayaran virtual. Sedangkan untuk kelompok, Yusuf mengungkapkan Yayasan biasanya dijadikan modus pendanaan jaringan terorisme. (yul)