Istana Hubungi KPK soal Dirut BUMN Simpan Fee di Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jokowi telah mengetahui soal dugaan penerimaan dan penyimpanan uang gratifikasi di Singapura oleh direktur utama sebuah badan usaha milik negara. Dugaan itu belum lama ini dikemukakan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Pertama kali dengar itu, saya berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK. Tapi kami menjaga kerahasiaan. Saya juga tidak bertanya lebih lanjut,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Menurut Pram, Agus mengatakan KPK masih mendalami dugaan gratifikasi yang disimpan di Singapura itu.

Pemerintah, kata Pram, akan bersikap tegas terhadap petinggi perusahaan pelat merah yang menerima suap maupun korupsi.

Jika KPK telah mendapat bukti awal yang kuat, Pram menjamin pemerintah akan segera mencopot orang itu.

"Presiden berulang kali menegaskan, kalau memang ada yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, terutama korupsi atau mengambil fee, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab," kata Pram.

Baca juga: 'Ungkap Dirut BUMN Penerima Gratifikasi di Singapura'

Kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di sela acara yang digelar Transparency International di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, mengatakan direktur utama BUMN yang dimaksud KPK itu tak lagi menjabat.

“Peristiwanya tahun lalu. KPK menerima laporan itu dari Singapura. Yang bersangkutan bukan lagi menjabat sebagai Dirut BUMN,” ucap Teten.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penerimaan dan penyimpanan uang senilai miliaran rupiah di Singapura itu dilakukan untuk menghindari penelusuran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Namun Agus enggan mempublikasikan identitas terduga pelaku penerima gratifikasi itu dengan alasan penindakan yang baru sampai pada tahap penyelidikan. (agk/gil)