Usai Bertemu Mega, Ahok Dikritik Banyak Omong

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bergegas kembali menuju kantornya di Balai Kota usai menjalani pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. 

"Itu kan bukan keputusan saya keputusan mereka. Saya cuma dengerin DPP semua termasuk ada autokritik lah. DPP bilang kami ngomong terlalu banyak lah, nyerang," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/9).

"Ada Bambang DH juga di situ. Ada mbak Puan juga. Terus dia bilang Pak ahok jangan ngomong apa gitu. Saya bilang habis dicegat mereka (wartawan) tanya

Pilihan Redaksi PDIP Hendak Amankan Jakarta, Incar Koalisi Kawan Lama Djarot dan Ahok Tiba di Rumah Megawati Relawan Berjuang Minta Megawati Usung Risma sebagai Cagub DKI

gimana masa enggak saya jawab," kata Ahok.

Dalam pertemuan di Jalan Teuku Umar itu, Ahok juga mengatakan Pramono Anung menunjukkan kertas yang berisi Dasa Prasetya PDIP. Ahok diminta untuk menjalankan isi dasa itu jika dipilih PDIP.

"Udah gue lakuin kayak gini sih. Bebas biaya berobat, pendidikan. Saya baca kan. Wah ini sudah saya kerjain saya bilang. Tadi dikasih ini saja," tutur Ahok sambil menunjukkan kertas berisi Dasa Prasetya PDIP itu.

Ahok menyatakan dia tak tahu keputusan PDIP terkait calon yang diusung untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok diminta untuk menunggu pengumuman pukul 20.00 WIB.

Menurut Ahok, dalam pengumuman itu akan terdapaat pernyataan resmi dari DPP PDIP siapa yang akan diusung termasuk alasannya.

Ahok menuturkan nanti wakil gubernurnya, Djarot Saiful Hidayat akan memberikan bocoran terhadap keputusan PDIP.

"Nanti pak Djarot bisa kasih bocoran suruh datang atau enggak. Sama Djarot kan dari dulu emang gue yang pilih. Ya cocok. Tapi kita kan enggak tahu sekarang. Tunggu jam 8 lah," kata Ahok.

Pusat Gravitasi

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta 2017 akan menjadi pusat gravitasi Pilkada serentak. Dia menuturkan pemerintah pusat akan serius mengawal proses demokrasi di ibu kota.

"Indonesia adalah negara demokrasi. Pemerintah berkewajiban mengawal demokrasi itu dengan baik," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/9).

Pram berharap, setelah masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah berakhir, pertarungan Pilkada tidak lagi tentang 'suka-tidak suka', melainkan perlombaan visi dan misi untuk membangun daerah. (asa)