Kerja sama itu membuat swasta boleh memasang iklan di JPO. Ahok beranggapan, mafia tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk memenuhi JPO dengan iklan.
"Ini kan kayak ada mafia iklan yang pengen mengusai JPO," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok juga menuding pengawasan pada masa itu diberikan dengan cara penyogokan. "Pelanggaran terjadi semua. Dulu yang izin pengawasan bisa disogok saya kira. Kami perbaiki kok," tutur Ahok.
Menurutnya, selain menghindari dari ambruk, hal itu juga berguna untuk antisipasi perampokan dan pelecahan seksual. Pengerjaan JPO ini membutuhkan waktu yang lama, lantaran pembongkaran JPO yang lama terhambat proses lelang karena ada penggelembungan anggaran saat pembangunan.
"Kalau pemerintah mau bongkar, itu mesti lelang juga. Lelangnya rata-rata jadi masalah karena dulu saya kira ada sedikit mark up," tutur Ahok.
Ahok sebelumnya yakin ambruknya JPO di Pasar Minggu pada Sabtu (24/9) saat hujan deras dan angin kencang karena pemasangan iklan yang menghambat laju angin. Dalam kejadian itu terdapat tiga orang yang meninggal dunia dan enam orang lainnya luka-luka.
Ahok menyebut, akan menanggung biaya sekolah bagi anak-anak korban robohnya JPO. Karena kejadian itu, Ahok mengatakan terdapat dua anak yang menjadi yatim piatu.
"Kalau mereka enggak ada yg tanggung sekolahnya, kami tanggung walaupun dia orang Depok," ujar Ahok. (rdk)