Pemerintah Diminta Perkuat Regulasi Budidaya Sawit

Jakarta, CNN Indonesia -- Greenpeace Indonesia meminta pemerintah perkuat regulasi pembudidayaan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan guna menghindari praktik deforestasi yang marak terjadi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam memperkuat regulasi tersebut. Salah satunya, menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi, dengan memperbaiki kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Yuyun mengatakan, standar sertifikasi ISPO saat ini belum menjamin produk sawit dapat bersaing dengan produk internasional.

"Masih banyak yang perlu diperbaiki dalam konteks standar (ISPO). Karena sertifikasi ISPO sendiri belum sepenuhnya diakui pasar Internasional," ujar Yuyun dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/9).

Pilihan Redaksi Belum Kantongi ISPO, Pemerintah Tegur 11 Perusahaan Sawit KLHK Akan Tunda Izin 3,5 juta Hektare Kebun Sawit ISPO Targetkan Sertifikasi 200 Perusahaan Sawit Tahun ini Pemerintah Tidak Transparan Soal Izin Perkebunan Sawit

Yuyun menyatakan, salah satu perbaikan standar ISPO yang diperlukan adalah peningkatan indikator nilai konservasi tinggi dan pengurangan karbon.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam penegakan hukum terkait kasus kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Selain itu, Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah melakukan investasi dan konservasi lingkungan secara lebih komprehensif. 

Yuyun mengatakan, pemerintah masih belum dapat memetakan secara spesifik wilayah yang terdegradasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. 

"Investasi dan pemulihan harus lebih serius, artinya melihat semua dari Sabang sampai Merauke. Ketika ngomong pemulihan, harus dilihat termasuk yang sudah terdegradasi berat dan terdegradasi ringan. Ini menjadi penting," kata Yuyun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, penguatan standar ISPO diperlukan untuk menguatkan komoditas sawit Indonesia agar bisa bersaing di pasar dunia.

Juga, kata Arif, untuk memperluas pengakuan pasar internasional akan standar pembudidayaan sawit Indonesia secara berkelanjutan. 

"Mutual recognition akan ISPO itu penting karena kalau ada sertifikasi tapi tidak ada pengakuan kan percuma. Itu yang terjadi. Perusahaan bersertifikat ISPO tidak menjamin bahwa dia itu masuk kategori RSPO," kata Arif. (wis/wis)