Anggota DPRD Tersangka Dugaan Korupsi UPS Segera Disidang

Jakarta, CNN Indonesia -- Bareskrim Polri menyerahkan dua tersangka dan alat bukti kasus dugaan korupsi alat catu daya (uninterruptible power supply) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ke jaksa penuntut umum, Rabu (28/9).

Dua tersangka pada perkara itu adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Fahmi Zulfikar dan petinggi Offistarindo Adhiprima, Harry Lo.

"Saya limpahkan tahap dua Fahmi dan Harry Lo atas kasus korupsi UPS," ujar Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Indarto.

Lihat juga: Bareskrim Kembali Sidik Korupsi di Kantor Alex Usman

Pelimpahan ini berarti perkara UPS akan segera dibawa ke meja hijau. Namun Indarto berkata, penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus itu.

Money laundry disebut berkaitan dengan bekas Kepala Seksi Sarana-Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan Offistarindo Adhiprima.

Bareskrim baru saja menyita sejumlah aset yang milik Alex. "Kemarin pengembangan ke Pekanbaru, penyitaan beberapa iPad (tablet pintar)," ujar Indarto.

Lihat juga: Diperiksa Bareskrim, Tersangka UPS Tunjuk Ahok dan Prasetyo

Perkara UPS telah menjerat lima tersangka. Selain Fahmi Harry dan Alex, ada pula anggota DPRD bernama Firmansyah serta bekas Kepala Seksi Sarana-Peasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.

Fahmi dan Firmansyah disangka sebagai pihak yang sengaja memasukkan pengadaan UPS dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014-2015.

Dalam dakwaan Alex, Fahmi disebut meminta jatah sebesar tujuh persen dari pagu anggaran senilai Rp300 miliar untuk memperjuangkan pengadaan UPS. Permintaan itu disampaikan Fahmi saat bertemu Alex di sebuah hotel.

Lihat juga: Sekolah Tak Pernah Mengajukan Pengadaan UPS

Anggaran pengadaan UPS seharusnya tidak ada di dalam APBD 2014. Berdasarkan penelusuran, yang dibutuhkan SMA dan SMK di Jakarta Barat adalah perbaikan jaringan listrik untuk sarana dan prasarana belajar mengajar.

Pengajuan itu tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD mitra hingga akhirnya disetujui dan dituangkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014.

Besar anggaran pengadaan UPS ini dalam APBD-P 2014 sebesar Rp150 miliar dengan 25 item kegiatan. Satu paket anggaran pengadaan UPS ini mencapai Rp6 miliar. (abm)