Jokowi Diklaim Tak Pernah Tinggalkan Persoalan HAM Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani menyebut Presiden Joko Widodo terus berupaya mencari jalan keluar untuk pelbagai persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

Jaleswari menuturkan hal tersebut menanggapi isu Papua yang diangkat sejumlah negara Kepulauan Pasifik pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertengahan September lalu.

"Penyelesaian masalah HAM di Papua tergantung dengan leadership. Indonesia memiliki Presiden yang sangat memperhatikan Papua," ujarnya di Birmingham, Inggris, Minggu (2/10), seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Ramos Horta: Masyarakat Papua Percaya dengan Presiden Jokowi

Jaleswari mengatakan, publik tidak mengetahui kepedulian Jokowi atas Papua secara mendalam. Ia bercerita, saat berkunjung ke Papua Desember tahun 2015, Jokowi secara khusus berdialog dengan sejumlah pemuka agama setempat.

Jokowi, kata Jaleswari, ingin memahami persoalan Papua dari para tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.

"Waktu itu untuk pertama kalinya Presiden membicarakan pembebasan tahanan politik dan langsung merespons dengan menghubungi Panglima TNI, Kapolri, dan Menkumham," ujar Jaleswari.

Dua hari sebelum terbang ke Inggris, Jaleswari mengklaim sempat berdialog mengenai kondisi terkini Papua dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Saya rasa publik harus tahu bahwa ini terus dijalankan. Hanya saja, di tingkat media masalah ini tidak terlalu dikapitalisasi untuk konsumsi publik," tuturnya.

Jaleswari berada di Birmingham dalam rangka Konvensi Internasional Pelajar Indonesia tahun 2016. Bupati Puncak Willem Wandik dan peneliti Papua dari Universitas Gadjah Mada Bambang Purwoko turut menjadi pembicara pada forum yang dihadiri Jaleswari.

Lihat juga: Problem Papua dan Rapuhnya Relasi Kebangsaan

Pada sidang PBB, delegasi Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, mengkritik catatan HAM Papua dan Papua Barat.

Negara-negara di Kepulauan Pasifik itu mendesak Indonesia menggelar penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua.

Menurut data yang dihimpun oleh LBH Jakarta bersama jaringannya, sejak April 2016 hingga 16 September 2016, total telah terjadi penangkapan terhadap 2.282 orang Papua yang melakukan aksi damai.

Sementara itu, sejak tahun 2012 sampai Juni 2016, LBH Jakarta mencatat jumlah penangkapan orang Papua secara keseluruhan mencapai 4.198 orang.

Lihat juga: Jokowi Diminta Terbuka soal Pelanggaran HAM di Papua

(abm/agk)