Penghuni Thamrin City Menang Gugatan Atas SK Gubernur Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan para pedagang dan penghuni mall sekaligus apartemen Thamrin City atas pengelolaan kawasan Thamrin City. Putusan itu dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor register 236 K/TUN/2016.

MA memerintahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 273 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City. Implikasinya, pengelolaan kawasan Thamrin City kini dalam status quo. 

"Kami menyambut baik putusan ini. Tanggal 6 Oktober kami akan mengadakan rapat dengan para pedagang dan penghuni Thamrin City yang tergabung dalam sekretariat bersama. Kami akan bicarakan pengelolaan Thamrin City yang saat ini status quo," kata Yudi Relawanto, Ketua Relawan Sekretariat Bersama (Sekber) Thamrin City, kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/9).

Pilihan Redaksi Pengelola Apartemen Minta Kejelasan Aturan Tarif Listrik Penghuni Minta KPK Bongkar Mafia Pengelola Rusun Protes Kebijakan, Warga Green Pramuka City Diseret Petugas

Kasus Thamrin City bermula ketika pada 2011 para pedagang dan penghuni Thamrin City menolak PPRS yang ditunjuk oleh PT Jakarta Realty selaku pengelola Thamrin City. PT Jakarta Realty adalah salah satu anak perusahaan Agung Podomoro Group.

Para pedagang dan penghuni sempat melaporkan persoalan ini kepada Ahok. Namun, Ahok justru mengesahkan kepengurusan PPRS tersebut lewat SK Gubernur Provinsi DKI Nomor 273 Tahun 2014. Atas hal itu, para pedagang dan pemilik akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang hasilnya dikabulkan oleh majelis hakim.

Yudi berkata, PT Jakarta Realty sebenarnya sempat membubarkan kepengurusan PPRS sebagai respon atas putusan PTUN Jakarta. Namun, tak berselang lama PT Jakarta Realty kembali membentuk kepengurusan secara sepihak yang kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)

Banding kepengurusan bentukan PT Jakarta Realty dikabulkan oleh PT TUN. Tetapi, para pemilik dan pedagang Thamrin City kembali mengajukan kasasi atau naik banding yang pada Agustus dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Yudi mengatakan, para pemilik dan pedagang yang tergabung dalam Sekber ingin pengelolaan Thamrin City dikelola secara independen oleh mereka. Sebab, di bawah kepengelolaan PT Jakarta Realty, para pedagang dan pemilik merasa diekpsploitasi.

(wis/rel)