Kampanye Hitam Pilkada Jakarta dan Bumerang Bagi Penyerang

Jakarta, CNN Indonesia -- Beragam manuver politik mulai dilancarkan tim pemenangan para calon gubernur dan wakil gubernur menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 28 Oktober mendatang.

Mencuri start, saling sindir, hingga propaganda dan kampanye hitam terselubung di antara para pendukung tiga pasangan calon sepertinya bakal menjadi hal buruk yang sulit dihindari. Gejala yang akan mengarah pada situasi yang tidak kondusif itu tak hanya dilakukan oleh salah satu satu pasangan calon.

Baik pendukung kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, maupun para pendukung dua pasangan calon lainnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, semuanya berpotensi bakal banyak melancarkan politik “kotor” demi mencapai tujuan masing-masing.

Lihat juga: Saling Lontar 'Serangan Udara' Para Bakal Calon Gubernur DKI

Saling menjatuhkan di antara pendukung calon seakan sudah menjadi hal yang jamak dalam setiap pertarungan di ajang pilkada. Bahkan lazimnya, serangan tidak cukup hanya menyasar pada deretan program yang diusung pasangan calon, tapi juga mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

Ironisnya, isu SARA—yang kerap muncul di ajang pilkada—oleh sebagian pihak dianggap sebagai senjata yang cukup ampuh untuk merebut suara golongan tertentu sekaligus untuk menjatuhkan salah satu calon.

Saling serang atau menjatuhkan tak hanya terjadi di pusaran pendukung para calon. Kandidat yang bakal bertarung biasanya —baik secara sadar maupun tidak—juga terjebak dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat menyudutkan, merendahkan atau menjelekkan, minimal menyindir.

Lihat juga: Soal Sungai Bersih, Ahok Sebut Anies Bicara Tanpa Data Sahih

Hari ini misalnya, Ahok mengungkit tunggakan pajak yang dimiliki Sandiaga. “Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, enggak bayar pajak,” ucap Ahok menyindir Sandiaga yang menantang Ahok untuk melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan.

Kekhawatiran mengarahnya Pilkada Jakarta pada situasi dan kondisi yang tidak kondusif dicermati oleh pemerhati politik. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, memandang ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan suasana yang tidak mendukung.

Peran Badan Pengawas Pemilu di sini memang sangat vital untuk mencegah maupun menindak setiap terjadinya pelanggaran agar seluruh rangkaian Pilkada Jakarta. Segala cara yang bisa dihalalkan oleh para pendukung masing-masing kandidat harus benar-benar diawasi sekaligus diantisipasi.

Syamsuddin menyatakan, ”Bawaslu sebagai lembaga yang menilai dan mengawasi.”

Lihat juga: Bawaslu Tak Bisa Tindak Kegiatan Pra-kampanye Bakal Cagub

Seluruh pendukung pasangan calon, baik tim sukses atau tim pemenangan hingga relawan, diingatkan untuk tidak menjadikan Pilkada Jakarta sia-sia tanpa hasil konkret yang bisa mengantar banyak manfaat bagi warga ibu kota.

Syamsuddin mengingatkan, ajang pilkada bukan untuk memilih agama, suku, atau asal usul, tapi untuk memilih pemimpin yang bisa membawa Jakarta lebih baik.  

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu juga menekankan pentingnya adu konsep atau program di antara masing-masing pasangan calon. Tentunya, gagasan dan program tersebut harus riil, tak hanya janji muluk belaka.

Lihat juga: SBY 'Turun Gunung' Bantu Kampanye Agus-Sylviana

Syamsuddin menilai pemilih Jakarta saat ini sudah cukup cerdas dalam membedakan mana yang adu gagasan dan program dan mana yang adu hasutan atau fitnah. “Jangan bodohi rakyat Jakarta dengan isu-isu kampanye hitam, seperti SARA.”

Dengan kondisi masyarakat ibu kota yang sudah pandai dalam memilah dan memilih calon, segala macam bentuk kampanye hitam yang terselubung diyakini tak mudah begitu saja mencapai sasaran.

Alih-alih meraih simpati atau tambahan suara seperti yang diincar, segala macam propaganda atau kampanye hitam terselubung malah bisa menjadi bumerang bagi si penyerang.

(rdk)