Menaker Diminta Fasilitasi Aksi Mogok Pekerja Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani meminta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk turun langsung memfasilitasi persoalan mogok kerja ratusan pekerja PT Freeport Indonesia di area Grasberg Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

"Menaker seharusnya bekerja keras memfasilitasi perselisihan, agar terjadi win win solution," kata Irma saat dihubungi, Senin (3/10).

Menurut Irma, Menaker Hanif Dhakiri harus turun langsung mendampingi persoalan yang terjadi di perusahaan sebesar Freeport lantaran seringkali perusahaan besar tidak menggubris jajaran yang berada di bawah level menteri.

Pilihan Redaksi Pemerintah Kaji Perbesar Penguasaan Saham Perusahaan Tambang Penikmat Relaksasi Ekspor Mineral Harus Rela KK Diganti IUP Polda Papua Barat Siapkan 5.000 Personel Jelang Pilkada 2017 Jokowi Diminta Terbuka soal Pelanggaran HAM di Papua

Sementara itu, untuk persoalan ketenagakerjaan di perusahaan kecil, Irma meminta agar Menteri Hanif mengutus level Direktur Jenderal untuk mengawal Dinas Ketenagakerjaan di daerah-daerah.

Sebab, berdasarkan catatannya, Kemnaker sering kali lepas tangan dengan menyerahkan penyelesaian persoalan antara pekerja dan perusahaan ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

"Nah, masalahnya jika ke PHI, hampir 75% perkara dimenangkan pengusaha, karena buruh rata-rata tidak punya biaya dan tidak paham proses peradilan serta cenderung tidak memiliki dokumen terkait bukti," ujarnya.

Selain itu, Irma juga berharap agar Menaker dapat bersikap tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan regulasi.

Sebelumnya, ratusan karyawan PT Freeport Indonesia di area Grasberg Operation menggelar aksi mogok kerja sejak Rabu (28/9) hingga Minggu (2/10). Akibat aksi tersebut, proses produksi di perusahaan itu dinilai menjadi tidak maksimal.

Kapolres Mimika Yustanto Mujiharso membenarkan pemogokan tersebut. Dihubungi CNNIndonesia.com pada Minggu (2/10), Yustanto mengatakan, pemogokan dilakukan oleh operator dari kru 1,2,3, dan 4 di area Grasberg (GRS) yang meminta persamaan hak dengan karyawan di bagian bawah tanah dan pengolahan (mill).

"Jumlahnya sekitar 200-an. Produksi perusahaan jadi tidak maksimal akibat pemogokan itu," ujar Yustanto.

(wis/sur)