'Pernyataan Wiranto Bisa Mentahkan Penyelesaian Tragedi 1965'

Jakarta, CNN Indonesia -- Korban Tragedi 1965 kecewa dengan pernyataan Menko Polhukam Wiranto mengenai peristiwa 1965/1966. Pernyataan Wiranto dinilai telah mencoreng rasa keadilan bagi upaya penyelesaian tragedi tersebut.

"Kami melihat ada pernyataan yang kontraproduktif dan berpotensi menegasikan upaya penyelesaian yang telah dijalankan selama ini," kata Koordinator Forum 65 Bonnie Setiawan di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Rabu (12/10).

Pilihan Redaksi Aidit dalam Wajah Sejarah yang Kalah Agus Widjojo: Masyarakat Bersikap Masih Seperti 1965 Wiranto dan Ryamizard Disebut Hambat Penyelesaian Kasus HAM Korban Kasus HAM Tak Ingin Musyawarah dengan Wiranto

Saat berpidato pada peringatan 1 Oktober lalu, Wiranto menyebut tindakan operasi militer, pengejaran dan penghancuran orang-orang yang dituduh PKI dan pengikut Presiden Sukarno, dibenarkan sebagai tindakan penyelamatan negara dari upaya makar.

"Negara dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dan nyata, maka tindakan yang terkait national security merupakan tindakan penyelamatan," ujar Wiranto dalam pidatonya.

Situasi negara saat itu dalam keadaan bahaya atau "the principles clear and present danger". Karena itu penyelamatan negara dari tindakan makar dapat dibenarkan secara hukum. Saat itu, berlaku adigium tindakan darurat untuk kondisi darurat (abnormal).

"Poin inilah yang sungguh-sungguh bertolak belakang dari semua upaya penyelesaian masalah '65. Ini sebetulnya berasal dari rumusan yang diajukan para profesor itu," kata Bonnie.

Dia mengatakan pernyataan yang dianggap bermasalah ini dirumuskan para staf ahli yang terdiri dari beberapa profesor di Kemko Polhukam. Bonnie menyebut beberapa nama seperti Indriyanto Seno Aji, Muladi, dan Iwan Gardono. Mereka dinilai tidak memahami konsep rekonsiliasi.

"Mereka itulah yang sebenarnya bertanggung jawab. Wiranto dalam hal ini belum bisa kita lihat sikapnya, dia hanya membacakan saja," ujarnya.

Dalih Makar

Istilah makar, kata Bonnie, sesungguhnya menjadi pengabsah dan dalih dari terjadinya kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan genosida. Dua kejahatan serius sebagaimana temuan International People's Tribunal (IPT) 1965.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme nonyudisial dengan cara rekonsiliasi, tanpa saling menyalahkan. Namun justru dalam pidato itu, Wiranto telah menyalahkan salah satu pihak. Padahal, peristiwa 1965 masih diperdebatkan oleh para ahli, khususnya sejarawan.

"Yang paling aktual adalah pernyataan pakar Kusnanto Anggoro yang menyatakan 1965 sebenarnya adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Presiden Sukarno," ujar Bonnie.

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Untung mengatakan, tindakan makar saat itu justru dilakukan oleh Agen Intelijen Amerika Serikat atau CIA bekerja sama dengan sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat.

"Kudeta ini justru dirancang oleh CIA dan jenderal-jenderal Angkatan Darat untuk menjatuhkan Bung Karno," ujar Bedjo.

Pada periode itu Bung Karno gencar menyerukan anti neo-kolonialisme dan imperialisme. Seruan itu didukung masyarakat Indonesia. Bahkan di tingkat global, Sukarno menjadi pemimpin The New Emerging Forces (NEFO), blok kekuatan baru untuk menandingi Uni Soviet dan Amerika Serikat ketika itu.

Bedjo mengatakan, situasi revolusioner inilah yang ditakuti Amerika Serikat. Beberapa usaha untuk menjatuhkan Sukarno pun dilakukan, termasuk kudeta merangkak pada 1965. (wis/sur)