Ancaman Terhadap Pluralisme Hambat Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan, ancaman terhadap keutuhan nilai pluralisme masyarakat sedang berkembang di dunia. Hal ini akan menjadi penghambat dari proses pembangunan berkelanjutan.

Din menyatakan hal tersebut di hari kedua acara World Culture Forum 2016. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, penting untuk melihat kemajemukan dalam pembangunan berkelanjutan karena menyangkut pada nilai kemanusiaan.

Forum yang merupakan kelanjutan dari Bali Promise tahun 2013 ini membahas soal pembangunan berkelanjutan yang saat ini tengah dilakukan oleh negara-negara di dunia.

"Ada ancaman kemajemukan, karena di dunia sekarang ini muncul individualisme, sektarianisme, egosentrisme baik atas nama agama, rasionalitas, maupun kesukuan dan etnis. Ancaman ini juga termasuk karena kepentingan politik," kata Din di Bali, Rabu (12/10).

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga hal, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Toleransi kehidupan beragama masuk dalam  aspek sosial.

Namun, pembangunan berkelanjutan yang terjadi saat ini masih mengutamakan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Ancaman keberagaman itu, kata Din, akan menjadi ancaman bagi peradaban hidup manusia. Maka itu, perlu gerakan untuk memperkuat multikulturalisme melalui dialog seperti dialog antaragama, dialog antarkebudayaan dan dialog antarperadaban.

Meski demikian, menurut Din, dialog tidak bisa mengatasi hal itu secara sempurna. Untuk bisa mengatasinya, harus dilakukan kemajemukan yang berkemajuan, yakni wawasan keberagaman yang ditampilkan dengan kebersamaan dan kerja sama dalam soal kemanusiaan.

"Contohnya, ada perbedaan-perbedaan soal konsep Ketuhanan, tapi ada persamaan menyangkut wawasan kemanusiaan. Kenapa tidak bekerjasama untuk aksi kemanusiaan," ucapnya.

Salah satu caranya melalui pendidikan nilai moral dan etika. Selama ini pendidikan di Indonesia hanya menyangkut pada teori ilmu yang diberikan oleh para pengajar kepada muridnya.

Meski demikian, menurut dia, pendidikan nilai moral tidak bisa hanya lewat doktrin dan ceramah, namun harus ditunjukkan dengan keteladanan dan kebiasaan. Selain itu, Din juga mengatakan, masyarakat harus kembali menghayati Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mulai ditinggalkan.

Dampak tidak dihayatinya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika , kata Din, dapat membuat gejala dan gelagat individualisme dan egoisme kelompok. Hal ini seperti konflik yang telah terjadi di Ambon, Poso dan Kalimantan.

"Ini tugas kita merajut kemajemukan dan ini memang tidak ada jalan lain yang strategis selain lewat pendidikan," tuturnya.

Hal ini menjadi penting, pasalnya tujuan dari pembangunan berkelanjutan supaya masyarakat menikmati kesejahteraan yang sama dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. (chs)