Wajah Muram Papua di Tangan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo merupakan presiden Indonesia yang paling sering menyapa masyarakat Papua. Dalam dua tahun terakhir, ia sudah lima kali berkunjung ke Papua.

Desember 2014, Jokowi merayakan natal di Jayapura. Satu tahun kemudian ia menutup 2015 di Raja Ampat.

Jokowi tidak ingkar. Kepada penduduk di dua provinsi paling timur Indonesia itu, ia berjanji untuk setidaknya tiga kali dalam setahun menginjakkan kaki di Bumi Cenderawasih.

Beberapa hari jelang dua tahun pemerintahannya yang jatuh Kamis (20/10), Jokowi ada di Papua. Ia meresmikan satu bandara vital di Yahukimo dan enam pembangkit listrik baru.

"Insya Allah Papua dan Papua Barat tidak lagi gelap di tahun 2019," ucap Jokowi melalui akun Twitternya, Senin kemarin.

Lihat juga: 'Jangan Lihat Papua dengan Logika Jawa'

Jokowi memang tengah giat mendirikan beragam infrastruktur baru di Papua dan Papua Barat. Tidak hanya sektor kelistrikan dan akses transportasi, pelayanan serta sarana pendidikan, ekonomi, dan kesehatan juga ia genjot.

"Saya tahu medannya berat, inilah tantangan program proyek yang ada di Papua dan Papua Barat. Saya tahu itu, tapi jangan diundur-undur," ujarnya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir di Sentani.

Penelitian yang disusun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Jaringan Damai Papua pada 2015 menyebut infrastruktur sebagai persoalan besar di dua provinsi itu.

Namun melalui policy brief bertajuk Bersama-sama Membangun Papua Damai, mereka menyatakan Papua tidak melulu soal keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar manusia.

Masyarakat Papua masih terus distigmatisasi dan diperlakukan tidak serupa warga negara di daerah lain. Persoalan politik, hukum, dan keamanan masih menjadi duri dalam daging dalam hubungan Papua dan Jakarta.

Lihat juga: Bara Konflik Papua dan Diplomasi 'Ultranasionalis' Indonesia

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, kebijakan Jokowi terhadap Papua awalnya komprehensif. Ia berkata, selain hadir secara fisik, Jokowi juga menerapkan kebijakan ekstrem yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu pembebasan tahanan politik Papua.

Akan tetapi, menurut Adriana, Jokowi akhirnya lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut pilihan itu tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

"Kalau infrastruktur dikejar, tidak ada jaminan bahwa permasalahan politik,hukum, dan keamanan akan membaik dan selesai," tuturnya.

Kehidupan warga Desa Wogekel Wanam, Merauke. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut setidaknya terdapat sembilan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Jokowi.

Kasus itu antara lain penembakan di Yahukimo (Maret 2015), kericuhan Tolikara (Juli 2015), kematian sejumlah anak di Nduga (November 2015) dan kasus saham PT Freeport Indonesia yang disebut Pigai mengabaikan masalah sosial warga lokal.

Kerja kolektif Papuan Behind Bars mencatat, hingga Maret 2016, sebanyak 32 warga Papua dilekatkan status tahanan politik. Setahun sebelumnya, 1083 orang Papua ditangkap secara sewenang-wenang di seluruh Indonesia atas beragam tuduhan kejahatan. Angka itu diklaim yang tertinggi sejak 2012.

Juni lalu, saat ditemui di Jakarta, Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw telah menyatakan sikapnya terhadap gerakan kemerdekaan Papua yang diinisiasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Dengan alasan apapun, kalau menggunakan label KNPB, akan kami larang," ucapnya tentang gerakan tersebut.

KNPB merupakan kelompok yang mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua. Sementara ULMWP adalah gerakan yang mendapatkan dukungan negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group.

Dialog

LIPI menyarankan Jokowi untuk menunjuk seorang perantara yang menghubungkan Jakarta dan Jayapura. Adriana berkata, posisi itu sebaiknya dipegang pejabat setingkat menteri yang memahami Papua luar-dalam dan memiliki jaringan internasional luas.

Menjalin dialog yang inklusif, kata Adriana, merupakan tugas utama si perantara itu. Dialog itu digelar secara rutin dan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk ULMWP yang kini didukung generasi muda Papua kritis.

"Dialog itu adalah sebuah pendekatan dan bukan solusi untuk Papua," kata Adriana.

Lihat juga: Jokowi Diminta Terbuka soal Pelanggaran HAM di Papua

Tak kalah penting, LIPI mendorong Jokowi mengubah wajah Jakarta di mata masyarakat Papua. Selama ini, TNI dan Polri menjadi representasi pemerintah pusat di Papua.

Kekerasan yang dilakukan personel institusi keamanan dan pertahanan itu di Papua dianggap ekuivalen dengan perbuatan pemerintah pusat.

"Penataan aparat di sana harus sesuai dengan kebutuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa hal itu sulit diubah," kata Adriana. Kebijakan keamanan di Papua masih berorientasi pada state security, bukan human security.

Ribuan massa tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berunjuk rasa di Waena, Kota Jayapura, Selasa (31/5). Aksi tersebut menuntut pembebasan Tahanan Politik (Tapol) Papua yang dijerat pasal makar. (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Jokowi saat ini masih memiliki tiga tahun untuk menyicil implementasi solusi atas persoalan Papua. Simultan adalah kata kunci.

Seperti gagasannya tentang revolusi mental, aspek manusia dalam persoalan Papua merupakan bagian yang tidak boleh dikesampingkan.

Papua tidak boleh gelap dan muram lagi. (abm/asa)