Survei Dua Tahun Jokowi: Penanganan Korupsi Tak Optimal

Jakarta, CNN Indonesia -- Selama dua tahun memimpin Presiden Joko Widodo dinilai belum bisa menangani kasus korupsi dengan baik. Namun Jokowi dinilai berhasil dalam sektor perikanan.

Dalam survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebanyak 52 responden menyebut korupsi di era Jokowi makin banyak terjadi.

Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, survei ini membuktikan bahwa geliat pemerintahan Jokowi belum optimal memberantas korupsi. Hanya turun sedikit dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

Lihat juga: Survei SMRC: Kesejahteraan Masyarakat PR Besar Jokowi

Survei digelar SMRC dalam rangka dua tahun kepemimpinan Jokowi. Jajak pendapat ini digelar pada 13 hingga 17 Oktober 2016. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak untuk merespon pemerintahan Jokowi.

Menanggapi hasil survei ini, politikus Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berupaya lebih baik lagi.

"Penegakan hukum terhadap korupsi merupakan suatu persoalan, saya melihat terkesan tebang pilih. Kalau dilihat KPK memang independen, tapi pemerintah harus memberikan dorongan," kata Didi di Jakarta kemarin.

Didi menilai saat ini KPK lebih banyak menangani kasus korupsi dengan nominal yang terbilang kecil. Padahal lembaga ini memiliki otoritas lebih.

"Kalau hanya uang Rp100 juta itu bisa ditangani oleh kepolisian, bahkan di tingkat Polres," kata Didi.

Kementerian Terbaik

Sementara di sisi lain, perikanan menjadi sektor yang menuai kepuasan publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di rezim Jokowi menjadi kementerian terbaik. Sebannyak 23 persen responden menilai KKP sebagai kementerian dengan kinerja terbaik.

Politikus partai Gerindra A Riza Patria mengatakan, dengan hasil survei itu tak luput dari sentuhan Susi Pudjiastuti sebagai orang nomor satu di KKP.

"Kinerja Susi luar biasa, harus diapresiasi. Sebagai pengusaha sukses Susi punya kesederhanaan, visi dan komitmen. Kami berharap banyak menteri seperti susi," kata Riza.

Lihat juga: Jokowi-Kalla Dianggap Gagal Benahi Sektor Hukum dan Ekonomi

Beberapa waktu lalu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyatakan, jumlah potensi produksi perikanan Indonesia meningkat dari 2,1 juta ton menjadi 7,9 juta ton. Peningkatan potensi jumlah produksi ikan didorong dengan meningkatnya total stok ikan tersedia (maximum sustainable yield/MSY) tahun ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa KKP memang memiliki kinerja yang baik.

Walau begitu, tak semua kinerja KKP dinilai oleh warga Indonesia. Ada beberapa peraturan KKP yang membuat nelayan dan pengusaha ikan tercekik.

Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia meminta agar semua aturan yang dikeluarkan Susi segera dicabut karena merugikan mereka.

Aturan yang dianggap merugikan nelayan adalan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2015 tentang moratorium dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2015 tentang larangan transhipment.

Lihat juga: Polemik Dokumen TPF Munir, SBY Angkat Bicara

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting, rajungan bertelur dan bibit dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan alat tangkap trawl atau jaring pukat.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PDIP Maruarar Sirait setuju bahwa tidak semua kebijakan KKP dinilai baik. Ia menilai peraturan-peraturan yang bisa mensejahterakan nelayan perlu ditingkatkan.

"Peraturan harus dikaji benar bagaimana manfaatnya bagi kesejahteraan nelayan. Bu Susi harus lihat lapangan dan komunikasi dengan masyarakat. Harus ada kemauan mendengar (kritik), diperbaiki dan mengevaluasi," kata Maruarar. (sur)