Aduan Publik dan Optimisme Menihilkan Pungutan Liar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ruang Media Center dan Unit Pelayanan Publik Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan terlihat hiruk-pikuk, Jumat (28/10). Telepon di meja tim pusat penerima kontak berdering setiap saat. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah memulai pekerjaan mereka.

"Selamat siang. Ini call center Saber Pungli. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara," tanya seorang operator.

Setelah penelepon menjelaskan persoalan yang hendak diadukannya, percakapan berlanjut. Operator melontarkan sejumlah pertanyaan untuk mengelaborasi permasalahan: apa yang terjadi, di mana, kapan, bagaimana kejadiannya, siapa korban dan pelakunya, serta berapa kerugiannya.

"Baik, Pak. Semua keluhan akan kami tampung dan kami tindaklanjuti," ucap operator mengakhiri sambungan telepon.

Operator Satgas Saber Pungli mulai bekerja di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/10). CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Sebagai pengendali dan penanggung jawab satgas, Menko Polhukam Wiranto Jumat pagi tadi melantik para pejabat yang ditunjuk menggerakkan roda pemberantasan pungli. Usai seremoni, tim tersebut satgas langsung bekerja.

Kesibukan para operator satgas tersebut semakin terlihat ketika Wiranto meninjau ruang kerja mereka. Enam operator tampak memantau sejumlah aduan melalui beberapa saluran.

Wiranto sebelumnya memang menyatakan, Satgas Saber Pungli akan langsung bekerja setelah pelantikan. Dia meminta tim tersebut merespons seluruh aduan publik secara cepat.

"Aduan masyarakat harus segera ditanggapi dan diberikan solusi," kata Wiranto.

Wiranto mendorong masyarakat yang menyaksikan atau dimintai pungli oleh pejabat publik untuk langsung melapor kepada satgas.

Pengaduan bisa disampaikan melalui situs www.saberpungli.id, pesan singkat ke nomor 1193, atau menelepon langsung ke 193.

Lihat juga: Jaksa Agung Sebut Pungli Serupa dengan Korupsi

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan Satgas Saber Pungli, jumlah aduan pungli terbilang tinggi.

Hingga pukul 14.00 WIB, Jumat kemarin, aduan melalui pesan singkat mencapai 1.087 pesan. Laporan via call center sebanyak 88 aduan, sementara situs satgas menerima 936 laporan.

Jokowi menginstruksikan satgas untuk mulai bekerja efektif, paling lama satu pekan setelah pengesahan Peraturan Presiden 87/2016. Merujuk perintah itu, Wiranto menyebut pemerintah serius memberantas pungli.

"Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah main-main atau sekadar beretorika karena laporannya tidak ditanggapi," ujar Wiranto.

Lihat juga: Operasi Tangkap Tangan dan Titah Istana Berantas Pungli

Menurut Wiranto, pemberantasan pungli tidak akan efektif tanpa kerja sama antara satgas dengan masyarakat. "Partisipasi publik sangat menentukan keberhasilan Satgas Saber Pungli ini," ucapnya.

Wiranto menuturkan, pemberantasan pungli merupakan satu langkah strategis yang bisa menghasilkan banyak manfaat, baik di sektor penegakan hukum maupun di bidang ekonomi.

"Menghapuskan pungli dari Indonesia berarti memberikan kepercayaan bagi investor. Masyarakat sendiri jadi percaya, hukum dapat ditegakkan," katanya.

Lihat juga: Modus Pungutan Liar Semakin Bervariasi

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengatakan, timnya akan mengevaluasi hasil kerja timnya sekali dalam tiga bulan. Evaluasi tersebut nantinya akan diserahkan ke Jokowi.

Dwi berkata, satgas akan bekerja selama enam bulan. Jika dalam jangka waktu itu pungli belum nihil, kebijakan memperpanjang masa tugas satgas kemungkinan akan diambil.

"Tentu ada target. Kami berharap dalam tiga bulan ini sudah betul-betul bersih. Kami harus optimis," ujarnya.

Lihat juga: Kapolri Perintahkan Setiap Polda Susun Tim Pemberantas Pungli

(abm/rdk)