Pengganti Ahok Ancam Pecat PNS yang Ikut Demo 4 November

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengingatkan pegawai negeri sipil di Jakarta untuk bersikap netral dan tidak etis bila mendukung suatu kepentingan politik. Oleh karenanya, Soni mengancam akan memecat bila ada PNS yang ikut unjuk rasa terkait penistaan agama oleh calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada Jumat 4 November. 

"Mau jadi pegawai atau kemudian keluar dari DKI," ujar Soni, sapaan akrab Sumarsono, di Balai Kota, Jakarta, Senin (31/10).

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab mengajak PNS dan TNI untuk ikut unjuk rasa. Namun, Soni menjamin tak ada PNS yang akan berdemo. "Saya jamin di DKI tidak ada satupun PNS yang akan demo," kata Soni. 

Pemerintah mengatur netralitas PNS dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setiap PNS diatur untuk tidak berpihak dan tidak memihak kepentingan siapapun. Pelanggaran atas kewajiban ini akan dikenakan sanksi. 

Lihat juga: Polisi Pantau Media Sosial Jelang Demo Anti-Ahok 4 November

Terkait aksi yang diklaim akan diikuti ribuan orang itu, Soni mengatakan sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Polisi menurutnya akan menempatkan lebih dari seratus kendaraan keamanan di depan Balai Kota dan Monas.

Soni mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum.

Dalam waktu dekat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga berencana akan mengumpulkan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). Ia berharap melalui FKUB keberagaman di Jakarta bisa terus disosialisasikan. Pemprov akan mengkampanyekan "Kite Semua Bersaudare" untuk menjaga kerukunan tersebut.

Sebelumnya tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengajak PNS untuk ikut unjuk rasa. Tak hanya PNS, melalui akun Twitternya, Rizieq juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan.

Lihat juga: 'Pertemuan Jokowi-Prabowo terkait Ketegangan Demo 4 November'

Demo tersebut menurut Rizieq tak terkait dengan Pilkada namun semata-mata mendorong penegakan hukum pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Gubernur nonakif DKI Jakarta itu dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama atas pernyataannya yang mengutip salah satu surat Alquran.

Unjuk rasa Jumat nanti adalah yang kedua. Sama seperti demo yang pertama beberapa waktu lalu, demo juga akan diawali dengan salat jumat di Masjid Istiqlal.

Jika dulu sasaran demo adalah Balai Kota, maka nanti massa akan menggelar aksi di depan Istana Negara. (sur/yul)