Tjahjo sebelumnya mengatakan ada pihak yang ingin mendongkel Presiden Joko Widodo melalui aksi demo 4 November.
"Komentar Tjahjo itu jauh dari sikap negarawan. Demo kami murni meminta ketegasan pemerintah menegakkan supremasi hukum atas kasus penistaan agama. Fitnah Tjahjo itu jauh panggang dari api," kata Habib Novel, sapaan Novel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Politikus yang ingin hadir silakan saja. Karena banyak juga politikus yang tak suka Ahok (sapaan Basuki). Tetapi inti aksi kami adalah untuk bela Islam. Kalau ada politikus yang membawa kepentingan sendiri, itu urusan mereka," kata Novel.
Novel juga menyangkal isu lain yang menyebut GNPFMUI telah menerima dana Rp10 miliar untuk operasional aksi demonstrasi.
Menurut Novel aksi demo yang akan melibatkan ratusan ribu orang itu sepenuhnya didanai dari sumbangan sukarela masyarakat. "Tak ada dana sebesar itu (Rp 10 miliar). Kami bahkan tak menyiapkan dana khusus untuk itu," tuturnya.
"Dana kami adalah hasil sumbangan dari masyarakat, dari relawan, janda, pensiunan. Makanya, kami imbau kepada warga yang akan ikut demonstrasi untuk membawa bekal sendiri, secukupnya," kata Novel.
Aksi demo 4 November merupakan aksi kedua yang terjadi dalam kurun tiga pekan. Sebelumnya, 14 Oktober lalu, aksi serupa juga berlangsung diikuti oleh ribuan orang dari berbagai organisasi.
Tuntutan dalam demo Jumat nanti masih belum berubah dari demo sebelumnya. Yakni mendesak proses hukum terhadap Ahok yang dituduh telah melecehkan agama Islam lewat ucapannya beberapa waktu lalu.
Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut ada pihak yang berambisi jadi presiden yang terlibat dalam aksi 4 November. Kepada pihak tersebut, Menteri Tjahjo meminta agar bersabar menanti digelarnya pemilu presiden berikutnya.
"Kalau ada oknum yang ingin membangun sebuah negara dan ideologi baru atau menjadi presiden, ya tunggu dong mekanisme lima tahunan yang kita bangun. Kalau mau demo ikuti aturan demo dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan tertib," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10).
Menteri Tjahjo tak menyebut nama pihak yang ia sebut ingin menjadi presiden. Namun, ia meminta pihak yang ingin menjadi presiden itu untuk ikut menjaga mekanisme pemilihan presiden yang telah berjalan secara demokratis.
"Ikuti mekanisme pilpres, sistem yang kita jaga adalah sistem presidensial lima tahunan yang kita jaga secara demokratis," ujar Tjahjo. (rel/obs)