Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu Diharap Bertambah

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II DPR Ammy Amalia berharap anggota perempuan di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode mendatang bisa bertambah. Menurutnya, ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam undang-undang itu diwajibkan KPU dan Bawaslu memiliki minimal 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan di tingkat pusat dan daerah.

Karena itu Amy berharap tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022 memperhatikan keterwakilan perempuan ini.

Lihat juga: Ada 5 Juta Warga di 101 Daerah Pilkada Belum Punya e-KTP

"Perempuan di Indonesia kan butuh sekali memiliki wakil yang bisa menyuarakan mereka. Perempuan memerlukan rasa keberpihakan dari penyelenggara pemilu," kata Ammy di Jakarta, Selasa (15/11).

Ammy mengatakan, jika unsur perempuan terwakili di penyelenggara pemilu, maka bisa jadi faktor pendorong untuk perempuan berani mengajukan diri sebagai calon legislator.

Pada kepengurusan KPU dan Bawaslu RI periode 2012-2017 hanya ada satu komisioner wanita di masing-masing lembaga. Padahal, kepemimpinan KPU pusat dipegang oleh tujuh komisioner. Sedangkan Bawaslu dipimpin oleh lima anggota.

Lihat juga: KPUD DKI Jakarta Nilai Polisi Berlebihan Kawal Kampanye Ahok

Minimnya jumlah perempuan di struktur kepengurusan Bawaslu dan KPU RI saat ini telah diprediksi sejak dibukanya masa seleksi empat tahun lalu.

Kala itu, tercatat hanya ada 111 perempuan dari 606 pendaftar komisioner KPU RI. Sementara untuk Bawaslu RI ada 42 perempuan dari total 294 orang yang mendaftar ke timsel.

Saat ini, total jumlah pendaftar komisioner KPU dan Bawaslu RI mengalami penurunan. Namun, persentase perempuan yang mendaftar meningkat dibanding empat tahun lalu.

Dalam catatan Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Indonesia, ada 95 perempuan atau 29,2 persen dari total pendaftar komisioner KPU tahun ini. Sementara untuk Bawaslu ada 63 perempuan atau 26,4 persen dari keseluruhan pendaftar.

Ammy yakin dengan peningkatan jumlah pendaftar perempuan ini, komposisi pengurus KPU dan Bawaslu periode mendatang akan lebih berimbang dari sisi gender.

"Saya rasa bisa mencapai kuota 30 persen perempuan," katanya. (sur/sur)