PT MRT Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan Vital Sebelum 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Persero) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan persoalan pembebasan lahan paling lama Desember mendatang. Jika tidak terlaksana, target penyelesaian proyek pada 2019 dapat meleset.

"Untuk mencapai target operasional kereta pada Februari 2019, diperlukan segera penyelesaian pembebasan lahan pada Desember 2016," kata Direktur Utama PT MRT William Sabandar di Jakarta, Selasa (15/11).

William menuturkan, Pemprov belum membebaskan 281 lahan dari total 632 bidang tanah yang akan terdampak proyek MRT. Kendala itu menyebabkan pengerjaan jalur layang MRT yang membentang dari Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja baru mencapai 40,53 persen.

Sementara itu, jalur bawah tanah yang tak membutuhkan pembebasan lahan, dari Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia, saat ini telah tergarap hingga 58,26 persen.

William mengatakan, dari 281 lahan yang masih bersengketa, 127 di antaranya vital bagi proyek MRT. Lahan itu antara lain berada di Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Haji Nawi, dan Blok A.

Lihat juga: Presiden Puas dengan Perkembangan Proyek LRT & MRT

Ditemui pada kesempatan yang sama, Pelaksana Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengaku siap menjalankan permintaan pelaksana proyek MRT. Ia berkata, Pemprov kini sedang mengukur ulang beberapa lahan yang hendak dibebaskan dari hak kepemilikan perorangan maupun badan hukum.

Menurut Soni, Pemprov akan langsung membayar harga yang diajukan pemilik lahan agar tanah tersebut dapat segera dimanfaatkan PT MRT. Sebaliknya, jika tidak tercapai kesepakatan antara Pemprov dan pemilik, langkah konsinyasi ke pengadilan negeri akan diambil.

"Kalau bisa diselesaikan secara konsensus, ya dibayar. Tapi kalau enggak bisa, kami konsinyasi secepat mungkin," kata Soni.

Lihat juga: Mengintip Gerakan Bawah Tanah Pekerja MRT di Ibu Kota

Proyek MRT fase satu menyambungkan koridor selatan-utara atau Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Koridor ini memiliki 13 stasiun yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.

Proyek fase kedua rencananya menghubungkan koridor Bundaran HI hingga Ancol. Pengerjaan fase itu kini dalam masih dalam tahap persiapan.

Depo yang semula direncanakan di Kampung Bandan dipindahkan ke Ancol Timur karena lahan tak bisa digunakan. Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sudah bersurat ke Kepala Bappenas untuk menjadikan Ancol Timur sebagai depo fase kedua. (abm/asa)