Bareskrim Selidiki Dugaan Makar 25 November

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan anak buahnya sudah menerima laporan soal dugaan makar 25 November dan menyelidikinya.

"Sudah (diselidiki) itu jelas, nyata, semua bisa melihat, semua bisa mendengar. Tapi kan tetap prosesnya sama, kami lakukan penyelidikan," kata Ari di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (23/11).

Dia mengatakan ada masyarakat yang melaporkan dugaan makar ini. Namun, jenderal bintang tiga itu tidak menjelaskan lebih lanjut, termasuk soal siapa pihak yang dilaporkan.

Pilihan Redaksi Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Dipaksa Massa Tak ke Istana dan DPR, MUI Sebut Demo 2 Desember Bukan Makar Usai Bertemu Mega, Zulkifli Minta Warga Tak Perlu Demo Ahok Setya Novanto: Kasus Ahok Tak Perlu Berakhir Makar

Dugaan makar itu disinyalir menyertai unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 25 November ini.

Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan hingga kemarin belum ada surat pemberitahuan unjuk rasa yang diterima Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

"Hari ini kami akan pastikan kembali. Tetapi pada kesempatan hari ini tentu sangat bagus kami imbau kepada elemen masyarakat yang hendak berunjuk rasa harus juga bisa menyampaikan pemberitahuan," tutur Boy.

Dia menjelaskan sebenarnya ketentuan dalam perundangan maupun peraturan Kapolri, surat pemberitahuan harus sudah dikirim tiga kali 24 jam sebelum aksi. Karena itu, jika akan beraksi pada Jumat, maka hari ini adalah hari terakhir untuk mengirim pemberitahuan.

Walau demikian, polisi akan tetap mengamankan jika demonstrasi tidak disertai dengan pemberitahuan.

"Sejauh ini kami berusaha persuasif. Artinya kadang, seringkali pengunjuk rasa tidak memberitahukan namun kami tetap melakukan pengawalan, tetapi tentu dengan seksama mengimbau kepada korlap, tertib, tidak melanggar hukum dan tepat waktu," kata Boy.

Sebelumnya muncul informasi demonstrasi 25 November adalah aksi lanjutan dari protes menuntut proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, pihak demonstran saat itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, telah menyatakan aksi lanjutan akan diadakan pada 2 Desember. Belum diketahui pihak mana yang akan beraksi  pada Jumat ini. (obs)