Hindari Isu SARA di Pilkada, Papua Barat Tingkatkan Keamanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Papua Barat akan meningkatkan keamanan dan ketertiban jelang pilkada 2017, termasuk antisipasi berkembangnya isu negatif berbasis suku, agama, ras, dan golongan (SARA). 

Berdasarkan pemetaan Badan Pengawas Pemilu, empat kabupaten di Papua Barat, yakni Tolikara, Nduga, Intan Jaya dan Lanny Jaya, merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi pada pilkada 2017.

"Rapatkan barisan agar tidak mudah terprovokosi berita-berita negatif yang mengarah pada isu SARA," ujar Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan di Manokwari, Jumat (25/11), seperti dilansir Antara.

Nataniel mengatakan, teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat sepatutnya digunakan untuk tujuan yang positif, bukan dijadikan sebagai alat pemicu konflik.

Ia mengimbau masyarakat Papua Barat untuk menyaring setiap informasi secara mendalam agar tidak mudah terprovokasi.

Jumat ini, Kapolda Papua Barat Brigadir Jenderal Royke Lumowa menerbitkan maklumat terkait aturan menyampaikan pendapat di ruang publik. Merujuk surat itu, Royke berkata, kepolisian memiliki legitimasi menindak setiap unjuk rasa yang berisi pesan provokatif.

Maklumat itu juga melarang pengunjuk rasa bertindak anarkis dan berdemonstrasi melampaui tenggat waktu. Royke mendasarkan maklumat itu pada UU 9/1998.

Lihat juga: Tito Sebut Isu Anti-Ahok Meluas ke Berbagai Daerah Indonesia

Kemarin, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebut isu persoalan dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama telah menjalar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia bagian timur.

Dalam forum komunikasi kepala daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Tito berkata, isu penistaan agama itu menyebar ke wilayah barat dan timur Indonesia.

"Di daerah barat banyak organisasi-organisasi berusaha membawa isu yang sensitif. Di timur, banyak yang mengaitkan itu dalam masalah keagaamaan," ujarnya.

Tito mengimbau para kepala daerah untuk segera meredam isu Ahok agar tidak terkontaminasi sentimen suku, agama, ras, dan golongan tersebut. Ia menilai, jika tak segera dikendalikan, isu penodaan agama itu dapat memperburuk situasi keamanan.

Lihat juga: Panglima TNI: Pihak Asing Setir Demo untuk Gulingkan Presiden

(abm/abm)