Pengembalian Jabatan Setya Dibahas Paripurna DPR Rabu Sore

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan rapat paripurna soal pergantian Ketua DPR digelar pada Rabu (30/11) sore. Selain membahas pergantian Ade Komarudin oleh Setya Novanto, paripurna juga akan membahas beberapa hal lain.

"Ada tiga agenda, soal fit and proper test duta besar, soal BPH Migas, juga ini terkait surat pemberhentian Pak Akom (Ade Komarudin)," kata Fadli usai rapat jadwal paripurna, Kamis (29/11) malam di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, seluruh pimpinan fraksi yang hadir di Bamus menyetujui keputusan soal jadwal paripurna ini.

Lihat juga: Ade Komarudin 'Belum Lapang Dada' Lepas Kursi Ketua DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, seluruh pimpinan fraksi yang hadir di Bamus menyetujui keputusan soal jadwal paripurna ini.

Meskipun sempat terjadi adu pendapat terkait waktu pelaksanaan rapat paripruna yang terkesan mendadak, Namun setelah kurang lebih hampir tiga jam rapat, seluruh perwakilan fraksi menghasilkan satu suara.

"Sempat break 15 menit, karena ada yang minta Selasa pekan depan, tapi sekarang semuanya sudah setuju," kata politikus Gerindra ini.

Terkait pemberhentian Ade Komarudin serta agenda pengangkatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang baru menurut Fadli baru akan dibicarakan pada rapat paripurna besok.

Lihat juga: Golkar Diminta Pikir Ulang Jadikan Setya sebagai Ketua DPR

Partai Golkar memutuskan untuk menarik Ade dari posisi Ketua DPR dan mengembalikan jabatan itu ke Setya Novanto. Ade menggantikan Setya terkait kasus pertemuan dengan petinggi PT Freeport Indonesia.

Kasus yang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan itu tidak dilanjutkan karena bukti yang tidak sah. Setya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Ade juga berasal dari partai yang sama.

Ade sebelumnya mengatakan siap menaati setiap peraturan, termasuk aturan di Partai Golkar. Ia siap meproses surat Golkar perihat pergantian dirinya sebagai orang nomor satu di DPR. (sur)