Politikus Demokrat Kritik Isu Makar yang Dilontarkan Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menyatakan pernyataan isu makar yang dilontarkan polisi agak ceroboh karena saat ini tidak ada indikasi yang kuar terjadinya hal itu. Saat ini, kata Ulil, situasi terkendali dan pemerintah dalam posisi politik yang cukup kuat.

"Saya tidak tahu mengapa pemerintah sekarang takut sama makar, karena menurut saya tidak ada indikasi ke arah sana. Saya agak kurang paham mengapa muncul isu seperti ini," kata Ulil ditemui usai diskusi bertajuk "Pancasila dan Kebangsaan Kita", di Jakarta, Rabu malam seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga: Jurus Tito Redam Demo #212

Ulil menilai sekarang ini pemerintahan Presiden Joko Widodo berada pada posisi politik yang kuat. Hal ini terlihat dari partai-partai yang terbujuk menjadi bagian dari kekuatan pemerintah.

Dia juga mengatakan isu makar tersebut mengada-ada dengan melihat pada kondisi ekonomi yang tidak krisis dan situasi sosial yang relatif dinamis.

"Menurut saya 'everything is controlled'. Sehingga tuduhan makar agak di luar konteks," ucap Ulil.

Meskipun ada ancaman dari kelompok fundamentalis, namun katanya, hal itu telah lama terjadi. 

"Ada ancaman dari kelompok fundamentalis, tetapi itu sudah dari dulu, dari zaman pemerintahan sebelumnya juga sudah ada kelompok jihadis. Kelompok ini dari dulu bermimpi mengubah pemerintahan Indonesia. Tetapi kenapa isu makar baru mencuat, apakah ada alasan spesifik, misalnya, saya kurang tahu," kata Ulil.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya menjaga ketat aksi massa pada 25 November 2016 karena berpotensi mengandung upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengklaim mendapat informasi bahwa ada ‘penyusup’ di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito di Jakarta, Senin (21/11).

Lihat juga: Jaringan ISIS Penyusup Demo 411 Kumpul di Masjid Menteng

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

Belakangan, pada Sabtu pekan lalu, polisi menangkap sembilan orang yang bergabung dalam Khafilah Syuhada al-Hawariyun yang diduga sebagai kelompok teroris yang menyusup demo #411. Kelompok ini dipimpin oleh Saulihun alias Abu Nusaibah, dan diduga berbaiat dengan jaringan ISIS.