Sanksi MKD dinilai Tak Berkorelasi dengan Pelantikan Setnov

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Soebagyo menilai sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan yang memberhentikan Ade Komarudian tak berhubungan dengan pelantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.  Kedua peristiwa itu terjadi di hari yang sama pada Rabu (30/11) kemarin, dan hanya berbeda sekitar tiga jam.

"Prosesi pelantikan hari ini beda dengan apa yang diambil oleh MKD. MKD kan menindaklanjuti daripada delik aduan yang dilakukan oleh anggota," kata Firman saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (30/11) malam.

Sebelumnya, Ade menjabat sebagai ketua DPR. Ia mendapat sanksi teguran tertulis karena melakukan pelanggaran etik ringan atas kasus pemindahan mitra kerja Komisi VI DPR ke Komisi XI terkait penyertaan modal negara (PMN).

Pada kasus kedua, Ade diputuskan mendapat sanksi sedang atas aduan dari anggota Badan Legislasi karena dinilai mengulur waktu dan tidak membawa RUU Pertembakauan ke rapat paripurna.

Lihat juga: Setnov Bungkam soal Janji Jabatan untuk Akom

Ade sudah dipastikan lengser dari kursi Ketua DPR. Lewat rapat pleno beberapa waktu lalu partai Golkar memutuskan untuk mengembalikan jabatan itu kepada Setya.

Firman menjelaskan pemberhentian Ade menjadi kewenangan sepenuhnya MKD. Tanpa ada yang bisa mengintervensi. Begitu juga dengan keputusan mengangkat Setya Novanto.

"Kalau pelantikan ini kan memang sudah diusulkan oleh partai beberapa hari yang lalu. Tadi malam (29/11) saya ikut rapat hingga tengah malam di Bamus. Memang kami juga meyakinkan kepada teman-teman proses itu sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur," kata Firman

Saat Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pendapat dari semua fraksi terkait pengangkatan Setya. Semua partai setuju dan menghomati keputusan Fraksi Golkar.

Namun saat memberikan pendapat, perwakilan Fraksi Demokrat Benny Harman meminta kepada Fadli untuk tidak melantik Setya kemarin. Benny menilai pelantikan itu terlalu cepat.

Sebaliknya, menurut Firman, proses pelantikan hal yang biasa. Ia pun tak mempermasalahkan soal citra Setya yang buruk di mata publik karena kasus 'Papa Minta Saham'.

Lihat juga: Jadi Ketua DPR, Setnov Janji Bakal Jalankan Amanat Rakyat

"Ya ginilah, kalau kita bicara citra ini kan semua punya kelebihan dan kekurangan. Tentunya kerja DPR kan bukan kerja seorang ketua DPR bukan tanggung jawab satu orang, di dalam DPR kan kerjanya kolektif kolegia. Jadi apa pun ya tanggung jawab bersama mengambil keputusan pun keputusan bersama," kata Firman. (yul)