Penangkapan 10 Tokoh Dugaan Makar Dinilai Berlebihan

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Gerindra Habiburakhman menilai, penangkapan 10 tokoh yang diduga ingin melakukan makar adalah tindakan berlebihan yang dilakukan kepolisian. Ia menduga penangkapan itu dilakukan agar para tokoh tak ikut serta dalam aksi 2 Desember, kemarin.

"Ini tersangka sudah aki nini (kakek nenek) kok dituduh mau makar. Kayaknya ini supaya kami enggak hadir saja di aksi 2 Desember," ujar Habiburakhman dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (3/12).

Padahal, menurutnya, dari 10 orang itu tak semuanya berencana ikut aksi 2 Desember. Hanya musisi Ahmad Dhani dan aktivis Ratna Sarumpaet yang berniat hadir dalam aksi tersebut. Munculnya rencana penggiringan massa ke Gedung MPR/DPR pun, dinilainya bukan suatu pelanggaran hukum.

Pilihan Redaksi Polisi Resmi Jerat 10 Tersangka dengan Pasal Makar Polisi Usut Tuntas Dugaan Makar Sampai Penyandang Dana Jenis Makar dan Ancaman Hukumannya Polisi Diminta Tak Semena-mena Menuduh Makar

Habiburakhman yang juga menjadi tim advokasi 10 tersangka itu membandingkan kasus kliennya dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia melihat ada kesenjangan proses hukum dari polisi dalam menangani kedua kasus tersebut.

"Kami lihat bagaimana sulitnya polisi meningkatkan penyelidikan ke penyidikan kasus Ahok. Sementara kasus dugaan makar ini polisi tiba-tiba menetapkan 10 tersangka," katanya.

Kesenjangan kasus ini juga dirasakan juru bicara Rachmawati Soekarnoputri, Teguh Santoso. Dalam prosesnya, kata Teguh, Rachmawati menolak untuk menjawab materi pemeriksaan. Putri presiden Indonesia pertama Soekarno itu merasa tak melakukan apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian.

"Ada keprihatinan pada proses hukum Ahok yang butuh waktu lama untuk jadi tersangka, sedangkan Rachmawati langsung jadi tersangka. Padahal dia merasa tidak melakukan yang dituduhkan," katanya.

Ia menegaskan bahwa tak ada sedikit pun keinginan dari Rachmawati untuk melakukan makar pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Teguh, keinginan Rachmawati yang sebenarnya adalah melakukan upaya dengan konstitusi.

"Tidak ada keiginan untuk makar. Bisa gawat kalau setiap statement keras dianggap makar," ucapnya.

(obs)