Di DPR, Jaksa Agung Beberkan Alasan Tak Tahan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Daerah soal tidak ditahannya tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam perkara penistaan agama. Prasetyo menyatakan, jaksa punya pertimbangan tersendiri mengapa Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu tidak ditahan.

Yang mempertanyakan soal tidak ditahannya Ahok adalah politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa saat rapat kerja antara Komisi III dengan Kejaksaan. Wakil Ketua Komisi III ini meminta Prasetyo menjelaskan secara rinci alasan tidak adanya penahanan pada Ahok.

"Apa alasan Kejagung tidak melakukan penahanan? Berkas semua sudah lengkap, bahkan akan segera disidangkan," kata Desmond di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Lihat juga: Kebut Berkas Kasus Ahok, Kejagung Disebut seperti Tukang Pos

Menjawab pertanyaan Desmond, Prasetyo mengatakan ada beberapa pertimbangan Ahok tidak ditahan.

"Ada pertimbangan subjektif dan objektif," kata Prasetyo.

Selain alasan kooperatif selama pemeriksaan, Ahok juga saat ini sedang mengikuti Pilkada. Menurut Prasetyo, dua hal ini penting untuk dipertimbangkan jaksa.

Ia mengatakan, seharusnya, perkara Ahok ini ditunda penanganannya oleh penyidik kepolisian hingga pilkada selesai. Selain agar tak menggangu pelaksanaan pilkada, sudah ada aturan internal di kepolisian yang mengaturnya.

Lihat juga: PN Jakarta Utara Jamin Hakim Pengadil Ahok Bebas Tekanan

Karena itu jika kemudian ada pertanyaan mengapa Ahok tak ditahan, seharusnya juga ditanyakan ke polisi mengapa ada penyelidikan kasus itu.

"Ini juga mestinya ditanyakan ke Polri kenapa tetap dilakukan (proses penyelidikan) harusnya kan ditunggu sampai Pilkada, kalau mengikuti prosedur, tidak bisa hanya pertanyakan pada kami," kata dia.

Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara Ahok ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan sudah menunjuk lima hakim untuk mengadili Ahok dan menentukan jadwal persidangan. Ahok rencananya akan disidang Selasa (13/12) pekan depan. (sur/obs)