Pengadilan Gunakan Gedung Sementara untuk Perkara Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menggelar sidang perkara penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kawasan Jalan Gadjah Mada Nomor, Jakarta Pusat. Gedung tersebut adalah bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggunaan gedung sementara itu dilakukan karena gedung PN Jakarta Utara di kawasan Sunter sedang direnovasi.

Menurut Humas PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi, sidang perkara Ahok tak akan dipindah lokasinya meski gedung sementara tersebut memiliki kapasitas yang kurang memadai bagi pengunjung sidang.

"Seberapa luas ruangan ini, yang pasti ini lah rumah kita, PN Jakarta Utara. Semua pelayanan kepada masyarakat hanya bisa kami terima di tempat ini karena ini yang kita punya," kata Hasoloan saat ditemui di PN Jakarta Utara, Rabu (7/12).

Lihat juga: Polri: SPDP Perkara Ahok Dikirim ke Jaksa Sesuai KUHAP

Saat mengunjungi gedung sementara PN Jakarta Utara, CNNIndonesia.com melihat minimnya luas lahan parkir dan ruang sidang di sana. Ruang sidang terbesar di gedung bekas PN Jakarta Pusat itu hanya memiliki 24 kursi yang mampu menampung lima orang di tiap tempat duduk.

Diperkirakan ruang sidang terbesar di gedung sementara itu Utara mampu menampung hingga 140 pengunjung. Ruang bernama Kusumaatmadja itu akan menjadi lokasi persidangan kasus Ahok mulai Selasa (13/12) mendatang.

Karena keterbatasan tempat, Hasoloan berharap masyarakat yang akan menghadiri sidang bisa menyesuaikan.

PN Jakarta Utara juga disebut telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan jaksa untuk pengamanan sidang perkara Ahok pekan depan. Namun, Hasoloan enggan menjawab berapa jumlah personel keamanan yang akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan nanti.

Selain itu, Hasoloan juga menjamin keterbukaan sidang perkara Ahok yang akan dimulai pekan depan. Namun, untuk perizinan siaran bagi media massa, Hasoloan berkata bahwa itu merupakan wewenang dari Ketua Majelis Hakim persidangan nanti.

"Kami tetap berlandaskan pada hukum acara dan Surat Edaran Menteri Kehakiman Tahun 1983 terkait pengaturan tatib persidangan yang dipimpin ketua majelis, baik mengenai pemotretan, rekaman, nanti hakim ketua yang akan mengatur seperti apa penyiaran yang bisa dilakukan," katanya.

Lihat juga: Kebut Berkas Kasus Ahok, Kejagung Disebut seperti Tukang Pos

Sementara itu polisi mulai mengkaji memindahkan lokasi sidang ke tempat yang dinilai lebih aman. Salah satu alternatifnya adalah penggunaan gedung serba guna di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono, alasan keamanan menjadi salah satu pertimbangan dipindahnya persidangan Ahok itu. Sidang perdana Ahok ini berpotensi menimbulkan kerawanan karena banyaknya massa yang kontra.

Majelis hakim sidang kasus Ahok akan dipimpin langsung oleh Ketua PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto. Ia akan dibantu oleh empat hakim anggota yakni Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam, dan I Wayan Wirjana. (sur/asa)