Gempa Aceh Setara Empat Kali Kekuatan Bom Hiroshima
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Kamis, 08 Des 2016 13:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut gempa bumi berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) yang berpusat di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, setara dengan empat hingga enam kali kekuatan bom Hiroshimo, yang menimpa Jepang pada Perang Dunia II.
"Gempa dangkal dekat bibir pantai tapi secara magnitude tidak sampai sebabkan tsunami. Kekuatannya setara 4 hingga 6 kali bom Hiroshima, karenanya bisa ratusan bangunan rusak," kata Manajer Teknik Uji Numerik Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT Widjo Kongko seperti dikutip Antara di Yogyakarta.
Gempa bumi yang mengguncang Aceh kemarin terletak pada 5,25 Lintang Utara (LU) dan 96,24 Bujur Timur (BT), tepatnya di darat pada jarak 106 kilometer arah tenggara Kota Banda Aceh. Gempa di kedalaman 15 km itu disebut bukan berasal dari aktivitas sesar subduksi, melainkan sesar mendatar.
Widjo menyebut aktivitas sesar mendatar Samalanga-Sipopok Fault itu berada di jalur sesar yang mengarah ke barat daya-timur laut. Menurut dia, aktivitas sesar itu bisa memberi dampak kerusakan yang sama parahnya dengan sesar yang bergerak naik-turun karena cukup dangkal kedalamannya.
Meski demikian, kata dia, aktivitas sesar mendatar di dalam laut tidak memicu tsunami, berbeda dengan sesar yang bergerak naik-turun atau subduksi.
"Mekanisme aktivitas sesar bisa mendatar atau naik-turun lebih karena dipengaruhi kondisi seting tektonik yang usianya bisa ratusan hingga jutaan tahun," ujar dia.
Widjo mengatakan aktivitas sesar mendatar tercatat dua kali dalam sejarah gempa berkekuatan 7 SR, namun belum ditemukan catatan kerusakan yang ditumbalkannya.
"Gempa (Aceh) ini jadi test case juga untuk kesiapan early warning system dan sistem manajemen bencana yang sudah ada. Apakah semua itu sudah berjalan baik?" ujar Widjo.
Widjo menjelaskan bahwa pada dasarnya bukan gempa yang 'membunuh'. Korban berguguran justru karena tertimpa bangunan atau lainnya. Oleh karena itu, peta detail mikrozonasi daerah vital, permukiman, dan daerah industri sangat diperlukan dan harus dipatuhi.
"Dari sana standar bangunan tahan gempa harus ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi perlu ada audit soal manajemen dan mitigasi bencana ini, apakah semuanya sudah dijalankan sesuai dengan hasil rekomendasi peneliti dan ahli," kata Widjo.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan permasalahan bersama yang harus menjadi perhatian saat ini adalah sikap abai terhadap aspek risiko bencana. Tapi orang-orang kemudian menjadi gaduh ketika bencana melanda.
"Perhatikan benar zona merah rawan bencana, penataan ruang dan peta rawan bencana serta regulasinya. Sosialisasi sudah banyak tapi implementasi tidak dilakukan," kata Sutopo.
Berdasarkan "seismic hazard" yang ada daerah Pidie Jaya, Aceh, diketahui lokasi tersebut berada di sesar aktif yang kini kemudian justru menjadi zona pemukiman yang berkembang pesat.
"Peta dasar "seismic hazard" tadi ya harusnya diikuti, jangan malah dibuka perijinan di sana. Tapi kalau terlanjur pemukiman berdiri ya buat lah bangunan yang 'ramah' bencana," kata Sutopo.
Senada dengan Sutopo, Kepala Basarnas F Henry Bambang Soelistyo mengatakan mitigasi harus dijalankan sesuai dengan potensi seismic hazard yang ada. Di pun mengimbau pihak Pemda perlu memberi bimbingan agar masyarakat mampu memiliki rumah tahan gempa.
"Soal mitigasi kami siap melatih masyarakat dan melakukan tanggap bencana meski itu butuh waktu tidak sebetar karena jumlah masyarakat yang ada di daerah rawan terkena bencana sangat besar," ujar Soelistyo.
(gil)
"Gempa dangkal dekat bibir pantai tapi secara magnitude tidak sampai sebabkan tsunami. Kekuatannya setara 4 hingga 6 kali bom Hiroshima, karenanya bisa ratusan bangunan rusak," kata Manajer Teknik Uji Numerik Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT Widjo Kongko seperti dikutip Antara di Yogyakarta.
Gempa bumi yang mengguncang Aceh kemarin terletak pada 5,25 Lintang Utara (LU) dan 96,24 Bujur Timur (BT), tepatnya di darat pada jarak 106 kilometer arah tenggara Kota Banda Aceh. Gempa di kedalaman 15 km itu disebut bukan berasal dari aktivitas sesar subduksi, melainkan sesar mendatar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, kata dia, aktivitas sesar mendatar di dalam laut tidak memicu tsunami, berbeda dengan sesar yang bergerak naik-turun atau subduksi.
Widjo mengatakan aktivitas sesar mendatar tercatat dua kali dalam sejarah gempa berkekuatan 7 SR, namun belum ditemukan catatan kerusakan yang ditumbalkannya.
"Gempa (Aceh) ini jadi test case juga untuk kesiapan early warning system dan sistem manajemen bencana yang sudah ada. Apakah semua itu sudah berjalan baik?" ujar Widjo.
"Dari sana standar bangunan tahan gempa harus ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi perlu ada audit soal manajemen dan mitigasi bencana ini, apakah semuanya sudah dijalankan sesuai dengan hasil rekomendasi peneliti dan ahli," kata Widjo.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan permasalahan bersama yang harus menjadi perhatian saat ini adalah sikap abai terhadap aspek risiko bencana. Tapi orang-orang kemudian menjadi gaduh ketika bencana melanda.
"Perhatikan benar zona merah rawan bencana, penataan ruang dan peta rawan bencana serta regulasinya. Sosialisasi sudah banyak tapi implementasi tidak dilakukan," kata Sutopo.
Berdasarkan "seismic hazard" yang ada daerah Pidie Jaya, Aceh, diketahui lokasi tersebut berada di sesar aktif yang kini kemudian justru menjadi zona pemukiman yang berkembang pesat.
"Peta dasar "seismic hazard" tadi ya harusnya diikuti, jangan malah dibuka perijinan di sana. Tapi kalau terlanjur pemukiman berdiri ya buat lah bangunan yang 'ramah' bencana," kata Sutopo.
Senada dengan Sutopo, Kepala Basarnas F Henry Bambang Soelistyo mengatakan mitigasi harus dijalankan sesuai dengan potensi seismic hazard yang ada. Di pun mengimbau pihak Pemda perlu memberi bimbingan agar masyarakat mampu memiliki rumah tahan gempa.
"Soal mitigasi kami siap melatih masyarakat dan melakukan tanggap bencana meski itu butuh waktu tidak sebetar karena jumlah masyarakat yang ada di daerah rawan terkena bencana sangat besar," ujar Soelistyo.
(gil)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK