Bambang Widjojanto: Langgar Janji Penggusuran Itu Koruptif

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto membeberkan sejumlah tindakan yang termasuk kategori koruptif. Tindakan koruptif sendiri merupakan perbuatan yang mengarah korupsi.

Salah satu bentuk tindakan koruptif, menurut Bambang adalah pejabat yang tidak menepati janji dan mengeluarkan kebijakan yang tidak ditujukan pada kemasalahatan rakyat.

"Seseorang yang berjanji tidak melakukan gusur tapi melakukan penggusuran itu koruptif. Karena ia berkhianat terhadap janjinya," ujar Bambang di Posko Pemenangan Cicurug, Jakarta, Jumat (9/12).

Bambang yang kini menjadi juru bicara dan bagian dari dewan pakar pemenangan Anies-Sandi tak menyebut sosok di balik pernyataannya tersebut.

Pilihan Redaksi Cegah Korupsi, Anies Akan Publikasi LHKPN Pejabat DKI Jubir Anies-Sandi Sebut Reklamasi Bikin Jakarta Jadi Comberan Mantan Komisioner KPK 'Serang' Potensi Korupsi Pemprov DKI Denda Koefisien Lantai Bangunan Disebut Gaya Koruptif Baru

Namun, jika berkaitan dengan Jakarta, maka sosok yang dimaksud adalah Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang selama menjabat diidentikan dengan penggusuran.

Selain itu, Bambang juga menyebutkan seseorang yang mengklaim dirinya bersih namun saat ditunjukan tidak bersih dan memanipulasi pencitraan merupakan tindakan koruptif.

Seseorang yang pandai menyalahkan orang lain tapi tak mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin, kata Bambang, juga termasuk tindakan koruptif.

"Pemimpin itu adalah yang mengambil alih tanggung jawab dan mengesekusi apa yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan kewajibannya," ujar Bambang.

Tak hanya itu, menurut Bambang, selama ini pemerintah Jakarta belum menunjukan keseriusannya dalam membuka lapangan kerja, khususnya di bidang kewirausahaan.

Sampai saat ini pemerintah, kata Bambang, terlalu berorientasi pada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan. Tidak seperti Anies-Sandi yang menjanjikan membuka 200 ribu wirausaha baru.

Padahal, kata Bambang, orientasi tersebut berpotensi terhadap tindakan nepotisme dan politik dinasti yang mengakar pada masyarakat di pemerintahan.

"Oleh karena itu kita dikepung oleh oligarki, politik kartel dan dinasti. Politik dinasti adalah salah satu sumber akar korupsi," ucap Bambang. (rel)