Gubernur NTT Sesalkan Minimnya Anggaran Penunjang Pariwisata

Lembata, CNN Indonesia -- Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengakui minimnya anggaran untuk mempercepat pembangunan pariwisata di daerahnya. Menurut Frans, pihaknya membutuhkan dana besar untuk memperbaiki akses transportasi di sejumlah kawasan wisata NTT.

Dia mengatakan, minimnya anggaran juga menjadi masalah di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata bahari. Demi mengatasi masalah tersebut, NTT bersama tujuh daerah kepulauan lain pun membentuk Badan Kerjasama Daerah Kepulauan (BKDK).

"Kami bentuk itu (BKDK) agar mendapat perhatian khusus. Kalau daerah pulau kan mudah, tapi kepulauan itu kan mesti ada (perhatian) khusus," kata Frans di Lembata, NTT, Senin (12/12).

Pilihan Redaksi Jokowi Siapkan Jurus Raup Investasi Rp840 Triliun di 2018 Presiden Jokowi Tegaskan KL untuk Dukung Pariwisata Indonesia Tidak Kenal 'Sampai Jumpa' Pemda NTT Genjot Edukasi Gizi di Daerah 3T

Tujuh daerah selain NTT yang tergabung dalam BKDK adalah Maluku, Maluku Utara, NTB, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Batam. Peningkatan anggaran untuk mengembangkan potensi wisata di delapan daerah tersebut menjadi target utama pembentukan badan tersebut.

Frans berkata, masalah utama dalam membangun pariwisata di NTT terletak pada aspek infrastruktur transportasi. Menurutnya, kapasitas pelabuhan dan bandara di NTT masih kecil. Hal itu menjadi penghambat untuk menarik kunjungan wisatawan tiap tahun.

"Kita butuh dermaga diperluas, bandara diperpanjang, supaya akses untuk datang semakin mudah karena kita sedang mengembangkan pariwisata di sini," katanya.

Perbaikan infrastruktur untuk menunjang sektor pariwisata juga menjadi fokus pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan, pemerintah akan menaikkan anggaran promosi Kementerian Pariwisata hingga 4-5 kali lipat tahun depan. Anggaran tersebut dinaikkan untuk mendapatkan target kunjungan wisman hingga 20 juta di tahun 2019.

"Saya kira semua kementerian saya harapkan dukungannya terhadap program ini,” kata Jokowi, Rabu (7/12) lalu. (pmg/pmg)