Ormas Pembubar KKR Tak Minta Maaf, GMKI Lapor ke Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Pusat, Sahat Martin Philip Sinurat melaporkan organisasi masyarakat (ormas) Pembela Ahlu Sunnah (PAS) ke Bareskrim Polri hari ini, Selasa (20/12).

Laporan berlatarbelakang tindakan PAS yang telah membubarkan secara paksa kegiatan Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ghanesa (Sabuga), Bandung beberapa waktu lalu.

Pelaporan ini, kata Sahat, dilakukan karena tidak ada itikad baik yang ditujukan oleh PAS setelah pekan lalu diadakan mediasi antara pihak GMKI dengan PAS dan wali kota Bandung.

"Kami tunggu satu pekan setelah mediasi, menunggu permohonan maaf mereka makanya tidak langsung kami laporkan, tapi sampai hari ini tidak ada (permohonan maaf)," kata Sahat di Gedung Bareskrim Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Lihat juga: Ormas PAS Klarifikasi Insiden Pembubaran KKR Sabuga

Lebih lanjut, Sahat menyatakan kecewa dengan sikap kepolisian sektor Bandung yang justru membiarkan aksi tersebut. Padahal menurut dia, perizinan kegiatan itu telah dikantongi panitia KKR.

Menurut Sahat, kebaktian dibubarkan karena dianggap tidak memenuhi perizinan, dan telah melampaui batas izin penggunaan bangunan yang diklaim hingga pukul 15.00 WIB. 

Setelah pembicaraan antara kedua belah pihak, akhirnya panitia KKR berjanji akan membubarkan diri tepat pukul 17.00 WIB. Namun, ketika anggota KKR menyanyikan lagu pujian, ormas tersebut menerobos masuk dan melakukan pembubaran secara paksa terhadap kegiatan tersebut. 

"Dalam perizinannya kami boleh melakukan kegiatan sampai pukul 20.30 WIB, tapi mereka bilang hanya sampai pukul 15.00 WIB, mereka (Ormas) menerobos masuk ketika kami mulai menyanyikan lagu pujian," kata Sahat.

Sehingga, kata Sahat, ormas PAS telah melanggar konstitusional warga negara untuk melakukan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. Tindakan itu, kata dia, merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 175 dan 176 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk itu, Sahat yang didampingi anggota GMKI dan dua orang pengacara yang bertugas untung mengusut kasus tersebut mengatakan ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan sesuai aturan hukum. Menurutnya, jika hal tersebut tidak segera diusut maka pengusiran dan pembubaran terhadap kegiatan kegiatan keagamaan akan terus terjadi.

Dia mengatakan, agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali, sebaiknya pemerintah bersikap tegas dan aparat kepolisian bisa mengusut kasus tersebut dengan berimbang.

Lihat juga: Ibadah Dibatalkan, Aher Minta Publik Tak Perkeruh Suasana

"Kami sudah menempuh jalan damai, tapi mereka tidak ada itikad baik, makanya pemerintah dan aparat juga harus bisa menindak dengan tegas agar kejadian kejadian serupa tidak berulang terus terusan terjadi di Indonesia," katanya.