Badan Cyber Nasional Pantau 'Chatting' di Media Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Cyber Nasional (BCN) akan memantau aktivitas bincang-bincang (chatting) di media sosial terkait dengan upaya proteksi pemerintah menangkal radikalisme dan berita palsu.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara terkait dengan rencana pembentukan BCN, yang paling lambat direalisasikan dalam satu bulan ke depan. Hal itu dipaparkan dalam keterangan bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dia menyebut ada beberapa konten yang akan menjadi fokus pengamanan lembaga tersebut, antara lain adalah media sosial dan media privat, macam aktivitas bincang-bincang.

”Yang kami fokuskan itu untuk pengamanan yang media sosial. Media sosial ini rawan diakses semua orang. Kalau yang privat kita hanya pantau, kan tidak mau juga orang merasa dikejar hal-hal pribadinya," kata Rudiantara di kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (3/1).

Lihat juga: Kominfo Blokir Voa-Islam dan 10 Situs SARA Lainnya

Dia mengatakan pembentukan tim Cyber Nasional itu berada di bawah naungan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan menjadi pihak yang mengawasi aktivitas siber tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pembentukan badan itu disetujui oleh Presiden dan segera disahkan.
"Presiden sudah perintahkan, karena memang harus segera dibentuk untuk proteksi kegiatan siber secara nasional," kata Wiranto.

Badan tersebut akan bertugas untuk memilih berita-berita dan konten-konten palsu yang bisa menyebar di masyarakat. Sehingga, kata Wiranto, isu radikalisme yang menyebar melalui Internet pun bisa diminimalisir.

Wiranto juga menyebut, tingginya pengguna Internet saat ini ternyata telah meningkatkan penyebaran isu-isu radikalisme yang mengarah pada fitnah dan pelecehan.

Sejauh ini pihaknya pun menyebut telah melakukan berbagai kajian terkait pembentukan tim Cyber Nasional itu. Sehingga kata dia, dalam waktu dekat tim tersebut bisa segera disahkan.

"Bukan tahun ini, tapi bulan ini sudah terbentuk," kata Wiranto.

Lihat juga: Serangan Kampanye Hitam Menjelang Pencoblosan

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar sebelumnya mengatakan dalam Internet Governance Forum (IGF) pada Desember 2016 di Meksiko, dibahas tentang peningkatan penggunaan Internet dan ancaman keamanan. Salah satu hal yang dibahas adalah praktik pemantauan yang dilakukan agensi intelijen dan penegak hukum.

“Di banyak negara mereka—dengan mengatasnamakan keamanan nasional dan penegakan hukum, seringkali intrusive memasuki komunikasi dan kehidupan privat warga negara untuk melakukan pengumpulan data dan informasi,” kata Wahyudi dalam situs Elsam.

Dia menuturkan forum itu juga membahas soal penyebaran ujaran kebencian yang meningkat karena penggunaan Internet yang juga meningkat. Forum itu merekomendasikan pendekatan multipihak untuk mengatasi pelbagai persoalan itu, termasuk terkait dengan HAM. (asa)