Jokowi Perintahkan Semua Menteri Bekerja Kurangi Kesenjangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Penanganan kesenjangan antarmasyarakat menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo tahun ini. Dalam sidang kabinet paripurna perdana pagi ini, Jokowi menginstruksikan semua menteri bekerja keras menurunkan tingkat kesenjangan atau gini ratio.

Meski gini ratio Indonesia 2016 menurun, Jokowi berpendapat angka itu masih tinggi dan harus diturunkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2016 sebesar 0,397. Sementara pada September 2015 sebesar 0,402.

"Harus kerja keras mati-matian menurunkan angka kesenjangan baik antarwilayah, yang kaya dan miskin. Ini menjadi concern besar pemerintah ke depan," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (4/1).

Lihat juga: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang, Tapi Kesenjangan Tinggi

Ia menyebutkan sejumlah langkah menurunkan ketidakmerataan dalam masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Seperti yang telah dibahas sejak tahun lalu, Jokowi menargetkan lima juta sertifikat tanah tahun ini.

Penguatan program pemberian modal bagi rakyat disebut menjadi salah satu langkah mengurangi kesenjangan. Jokowi menginstruksikan program kredit usaha rakyat (KUR) semakin mudah diperoleh dan dijangkau masyarakat.

Pemerataan dapat diraih apabila pendidikan suatu bangsa diperkuat. Sehingga Jokowi menegaskan, setiap anak-anak terutama dari kalangan kurang mampu menerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

"Tadi malam saya telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kartu pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita," tegasnya.

Pendidikan vokasional atau keterampilan yang telah dicanangkan sejak 2016 ditegaskan kembali oleh Presiden. Ia mengingatkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, program pelatihan keterampilan bersama Kadin harus diberikan kepada jutaan orang.

Jokowi berpendapat, penguatan nilai-nilai Pancasila juga dapat mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat, terutama untuk menghadapi tantangan dunia mendatang.

Lihat juga: Retrospeksi Ekonomi dan Tumpukan PR Jokowi

Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang telah dibentuk beberapa pekan lalu benar-benar bekerja membangun kultur, karakter, dan mental bangsa.

Berdasarkan pantauan, seluruh menteri kabinet kerja dan kepala lembaga negara hadir dalam sidang kabinet paripurna. Mereka terlihat mencatat hal-hal yang disampaikan Jokowi. (yul)