Komisi I: Badan Cyber Tak Boleh Kekang Kebebasan Berpendapat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari menyatakan rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) harus berdasarkan tujuan dan tugas yang jelas. Jangan sampai BCN justru mengekang kebebasan berpendapat warga negara.

Menurut Abdul, salah salah satu tujuan yang baik dalam rencana pembentukan badan ini adalah untuk memberantas informasi hoax atau berita palsu di media sosial.

Pilihan Redaksi Patroli Siber Polri Cari Penyebar Isu Rush Money Kapolri: 'Cyber Jihad' Berkembang di Indonesia Badan Cyber Nasional Pantau 'Chatting' dan Media Sosial KUHP Hingga UU Pornografi, Penjaga Marwah Istana dari Hinaan

Ia mengatakan, informasi hoax harus dihilangkan agar tidak menyesatkan masyarakat Indonesia. 

"Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab," kata Abdul saat dihubungi pada Rabu (4/1).

Abdul menyatakan Komisi I akan menggelar rapat dengan kementerian terkait untuk membahas Badan Cyber Nasional (BCN). "Saya belum dapat info detail. Coba kita pertanyakan nanti ketika rapat kerja dengan menteri di Komisi I," kata Abdul.

Rencana pembentukan BCN sebenarnya sudah diwacanakan sejak 2015 silam. Namun Presiden Joko Widodo pada Juni tahun lalu memutuskan membatalkan rencana tersebut. Efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor di balik pembatalan tersebut.

Wacana pembentukan BCN kembali mencuat sejak Oktober lalu menyusul semakin maraknya berita-berita di media sosial yang menyesatkan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bahkan mengatakan pembentukan BCN paling lambat direalisasikan dalam satu bulan ke depan. Hal itu dipaparkan dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, kemarin.

Dia menyebut ada beberapa konten yang akan menjadi fokus pengamanan lembaga tersebut, antara lain adalah media sosial dan media privat, macam aktivitas bincang-bincang.

”Yang kami fokuskan itu untuk pengamanan yang media sosial. Media sosial ini rawan diakses semua orang. Kalau yang privat kita hanya pantau, kan tidak mau juga orang merasa dikejar hal-hal pribadinya," kata Rudiantara di kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan. (wis/obs)