Kapolri Sebut Badan Cyber Nasional dan Cyber Crime Berbeda

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mendukung rencana pembentukan Badan Cyber Nasional. Ia memastikan pembentukan badan tersebut tidak akan tumpang tindih dengan kerja unit cyber crime yang ada di kepolisian.

"Itu nanti (akan) menangani masalah dunia siber. Kalau di kepolisian khusus penegakan hukum, Badan Cyber Nasional mengatur regulasi dan lain-lain," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

Pilihan Redaksi Kapolri: 'Cyber Jihad' Berkembang di Indonesia Cyber Crime, Kasus Kejahatan Terbanyak di 2016 Badan Cyber Nasional Pantau 'Chatting' dan Media Sosial Komisi I: Badan Cyber Tak Boleh Kekang Kebebasan Berpendapat

Menurut Tito, siber merupakan target kejahatan kriminal paling banyak terjadi di dunia saat ini. Bahkan Indonesia menjadi negara yang paling banyak terkena dampak kejahatan dunia siber tersebut.

Alasannya, kata Tito, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet yang tinggi. Tito menyebut sekitar 50 persen penduduk Indonesia memiliki gadget.

"Jadi perlu pengawasan dan regulasi lain. Badan Cyber Nasional ini diharapkan bisa mengatur itu," ujarnya.

Presiden Joko Widodo memerintahkan pembentukan Badan Cyber Nasional untuk memproteksi kegiatan siber secara nasional.

Pemerintah menganggap butuh satu lembaga yang bisa memayungi seluruh kegiatan siber secara nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

Pembentukan Badan Cyber Nasional rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017. Lembaga tersebut akan mengkoordinasikan kerja badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan unit cyber crime di kepolisian. (pmg/gst)