Pemerintah Akan Luncurkan Dua Kebijakan Bulan Ini

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 05 Jan 2017 02:25 WIB
Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terkait logistik dan paket kebijakan reformasi hukum jilid II.
Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terkait logistik dan paket kebijakan reformasi hukum jilid II. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan mengeluarkan dua kebijakan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah paket kebijakan ekonomi ke-15. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan tersebut terkait logistik.

"Sebulan ini akan kami siapkan dan terbitkan paket mengenai logistik bersama Indonesia National Single Window (INSW)," kata Darmin di Istana Bogor, Rabu (4/1).

Paket kebijakan ini nantinya akan mempengaruhi waktu bongkar muat (dwelling time) di Indonesia. Darmin mengingatkan, proses bongkar muat merupakan wilayah koordinasi Kemko Perekonomian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Darmin menyebutkan, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam membentuk kebijakan ini. Menurutnya, infrastruktur menjadi salah satu kewenangan Kemko Kemaritiman.

"Kami akan bekerja sama untuk segera turunkan lagi dwelling time ke arah yang diharapkan Presiden dua hari," tuturnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum jilid II dalam bulan ini. Namun, ia tak menjelaskan fokus paket terbaru tersebut.

Wiranto malah menjelaskan keberhasilan paket reformasi jilid I, yakni pemberantasan pungutan liar melalui pembentukan tim satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli).

"Akan kami luncurkan paket reformasi hukum tahap II dengan intinya kami bentuk Paket I Satgas Pungli dan hasilnya menggembirakan," tutur Wiranto.

Sebelumnya Wiranto menyebut paket kebijakan reformasi hukum tidak terpisah dari 13 kebijakan ekonomi yang sebelumnya telah diluncurkan pemerintah.

"Antara reformasi hukum dan reformasi ekonomi memang tidak bisa dipisahkan. Harus berjalan beriringan," ujar Wiranto di Jakata, beberapa waktu lalu. (pmg/rel)
REKOMENDASI
UNTUKMU LIHAT SEMUA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER